Jurnal Indonesia — Jakarta — Wakil Ketua DPD RI sekaligus Ketua Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua, Yorrys Raweyai, menegaskan rangkaian kekerasan yang kembali terjadi di Tanah Papua tidak bisa diperlakukan sebagai kejadian berulang tanpa solusi. Ia menyebut insiden itu sebagai peringatan bagi semua pemangku kepentingan untuk segera bertindak.

Pernyataan disampaikan Yorrys dalam konferensi pers usai Rapat Pleno Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua di Gedung DPD RI. Ia menyoroti meningkatnya aksi kekerasan dalam beberapa hari terakhir, termasuk tewasnya seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Yahukimo serta meninggalnya sejumlah Orang Asli Papua di Intan Jaya saat melakukan aktivitas sehari-hari.

“Kami memandang setiap nyawa yang hilang di Tanah Papua adalah tragedi kemanusiaan. Kekerasan yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara harus hadir untuk memastikan masyarakat Papua dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan bebas dari rasa takut. Papua butuh kedamaian jadi kekerasan harus dihentikan,” kata Yorrys dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Solusi Tidak Hanya Berbasis Keamanan

Yorrys menyatakan kondisi keamanan telah memengaruhi rasa aman masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua tidak cukup mengandalkan pendekatan keamanan semata.

Dia menekankan perlunya kebijakan yang menjawab akar persoalan melalui dialog, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.

Peran Pansus Dalam Mengumpulkan Aspirasi

Wakil Ketua I Pansus, Filep Wamafma, menjelaskan pembentukan Pansus bertujuan menjalankan fungsi kelembagaan untuk mengawal persoalan strategis di Papua, terutama aspek kemanusiaan. Pansus akan menghimpun informasi, menyerap aspirasi masyarakat, dan menyusun rekomendasi bagi pemerintah.

“Kami tidak datang untuk mencari siapa yang paling benar atau paling salah. Kami datang untuk memastikan suara masyarakat Papua didengar dan menjadi bagian penting dalam penyusunan solusi yang komprehensif. Persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akumulasi berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh,” ujarnya.

Penegakan Hukum Dan Rasa Aman

Senator dari Papua Tengah dan anggota Pansus, Eka Kristina Yeimo, mengatakan Pansus akan memprioritaskan upaya menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang.

Ia menegaskan seluruh bentuk kekerasan—baik melibatkan aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun unsur sipil—harus diusut secara adil sesuai ketentuan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap negara tetap terjaga.

“Kami mengajak seluruh pihak menghentikan segala bentuk kekerasan. Tidak ada kepentingan apa pun yang dapat dibenarkan apabila harus dibayar dengan hilangnya nyawa manusia. Papua membutuhkan ruang dialog, rekonsiliasi, dan kerja sama semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan,” kata Eka.

Seruan Sinergi Untuk Perdamaian

Menutup pernyataannya, Yorrys mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera.

Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus Papua DPD RI dapat menjadi kontribusi nyata untuk memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.