Jurnal Indonesia — Hubungan Filipina dan China memanas menyusul saling lontar kritik keras mengenai sengketa wilayah di Laut China Selatan (LCS). Ketegangan verbal terbaru ini mencuat saat Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro Jr., menghadiri forum pertahanan Seoul Defense Dialogue (SDD) di Korea Selatan.

Saat sesi dialog di forum tersebut, Teodoro menerima pesan tertulis berisi posisi resmi China mengenai klaim wilayah di LCS. Ia kemudian membacakan isi surat tersebut di hadapan peserta forum dan memberikan balasan langsung.

“Posisi China atas arbitrase Laut China Selatan jelas, konsisten, dan tegas,” ujar Teodoro saat membacakan surat tersebut, Kamis. Ia lalu membalasnya dengan menyebut China sebenarnya “tidak berpendirian”.

Teodoro melanjutkan pembacaan surat yang mengklaim proses arbitrase LCS melanggar prinsip dasar hukum internasional. Ia menegaskan bahwa jika China menganggap demikian, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditandatangani China juga dianggap melanggar hukum internasional.

Menanggapi klaim penolakan China terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) 2016 yang menyatakan ilegal dan tidak berlaku, Teodoro membalas dengan tajam. “Kalian berkata hal itu tidak berkekuatan hukum karena kalian tidak mau mematuhi UNCLOS,” tegas Teodoro.

Ia menambahkan, “Tentu saja, karena kalian kalah.”

Menhan Filipina menilai aksi penyampaian surat tersebut sebagai taktik koersi, perundungan, dan agresi diplomatik. Namun, Teodoro menyatakan bersedia menyimpan surat tersebut sebagai bukti fisik atas keputusasaan China dalam mempertahankan argumennya.

Merespons aksi Menhan Filipina, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan kembali posisi dasar negaranya. Meskipun mengaku tidak mengetahui detail teknis forum, Mao Ning menegaskan sikap China atas arbitrase LCS tetap tidak berubah.

Mao Ning menuding Filipina mengajukan gugatan arbitrase secara sepihak pada 2016, yang dinilai sebagai penyimpangan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS. Pihak China berpendapat tindakan Filipina merongrong integritas dan wewenang hukum laut internasional.

Kemlu China mendesak Teodoro untuk menghentikan provokasi dan narasi politik yang berpotensi merusak hubungan bilateral serta mengganggu stabilitas kawasan.

Sengketa di Laut China Selatan merupakan salah satu konflik geopolitik krusial di Asia Pasifik, melibatkan klaim tumpang tindih atas pulau dan hak maritim antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Pada 2013, Filipina membawa klaim maritim China ke Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag. Pada 2016, PCA mengeluarkan putusan yang menyatakan klaim historis “sembilan garis putus-putus” milik China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS 1982. China menolak berpartisipasi dalam persidangan dan menyatakan putusan tersebut batal demi hukum.

Eskalasi konflik maritim ini membayangi kawasan karena Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran niaga tersibuk di dunia. Perairan strategis ini dilalui arus perdagangan internasional senilai triliunan dolar AS setiap tahunnya dan kaya akan potensi sumber daya alam.