Jurnal Indonesia — Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hati PDI Perjuangan (PDIP) sama dengan pemerintah. Ganjar menegaskan bahwa kesamaan cita-cita kebangsaan tidak serta-merta mengharuskan partai untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” ujar Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).

Ganjar menjelaskan, dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan partai politik di luar pemerintahan sangat penting untuk menciptakan mekanisme checks and balances. Hal ini bertujuan agar kekuasaan tidak mengarah pada otoritarianisme.

“Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak termasuk dalam koalisi pemerintah Prabowo-Gibran. Meskipun demikian, Ganjar menjamin bahwa partainya akan tetap menghormati posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan.

“Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyatakan PDI Perjuangan akan memberikan kritik konstruktif untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dinamika politik di masa depan.

“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab,” katanya.

Ganjar menambahkan, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh godaan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen terhadap penjagaan demokrasi.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menambahkan bahwa kesamaan pandangan antara PDIP dan pemerintah memang benar adanya. Ia mencontohkan cita-cita Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sama dengan Prabowo dalam memberantas gizi buruk atau stunting pada anak dan ibu hamil.

“Misalnya, sejak lama PDI Perjuangan dan Ibu Megawati selalu bersuara dan memperjuangkan pemberantasan gizi buruk (stunting) pada anak dan ibu hamil. PDI Perjuangan juga sangat peduli dengan isu pendidikan, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan. Kedaulatan pangan, pemberdayaan nelayan/pesisir, serta banyak lainnya,” ungkap Deddy.

Meskipun memiliki kesamaan visi, Deddy menegaskan kembali bahwa PDIP akan tetap berada di luar koalisi pemerintah. Posisinya di luar pemerintahan dinilai akan lebih efektif dalam memberikan masukan agar program pemerintah tepat sasaran.

“Oleh karena isu-isu itu semua sangat vital, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus memberikan saran dan pikiran untuk memastikan berbagai program yang ada bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dan posisi terbaik dalam mendukung berbagai program tersebut hanya akan efektif jika PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang,” jelasnya.

Menurutnya, PDIP tidak akan bisa memberikan masukan kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah jika bergabung dalam kabinet. Namun, ia juga menekankan bahwa PDIP tidak akan bersikap berseberangan total.

“Bagi kami dalam situasi seperti ini menjadi kekuatan penyeimbang adalah posisi yang merupakan sebuah tanggung jawab sejarah. Terhadap semua kebijakan dan program yang baik kami akan selalu bersama Pemerintah. Tetapi terhadap hal-hal yang berbeda kami akan selalu mengingatkan dan menyampaikan kritik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato acara Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam, menyatakan bahwa PDIP pada dasarnya memiliki hati yang sama dengan pemerintahannya.

“Jadi Saudara-saudara, bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi,” kata Prabowo. “PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama.”