Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino. Alex meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengoordinasikan pengumpulan data mengenai ancaman dan potensi dampaknya di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Alex, data yang akurat sangat penting untuk mempermudah penyusunan rencana antisipasi yang komprehensif. Hal ini juga akan mempermudah DPR dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda, sehingga diperlukan pemetaan yang terintegrasi. “Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Alex.

Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan beberapa provinsi yang kerap dilanda Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan tidak boleh membiarkan kejadian ini terulang setiap tahun.

“Kementerian Kehutanan harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi,” tegasnya.

Alex juga menyoroti minimnya perlengkapan pelindung diri (APD) bagi petugas pemadam karhutla. Ia berpendapat bahwa kondisi medan yang berat menuntut perlindungan yang memadai bagi para petugas.

“Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” katanya.

Selain itu, Alex meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong pemerintah daerah agar menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing demi menjaga ketahanan pangan nasional.

“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” tambah Alex, yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat hingga 75 persen. Fenomena ini diperkirakan akan bertahan hingga Oktober 2026, dengan puncak musim kemarau diprediksi berlangsung antara Juli hingga September 2026.