— Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara resmi memperkuat kerja sama strategis dengan pemerintah China di sektor pembangunan perumahan. Kemitraan ini dibangun atas prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berfokus pada dampak positif bagi masyarakat kedua negara.

Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait setelah pertemuan bilateral dengan Duta Besar (Dubes) China untuk Indonesia Wang Lutong di Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026). Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Perumahan China Ni Hong ke Kementerian PKP dua bulan sebelumnya.

“Kami membicarakan kerja sama di bidang perumahan antara Indonesia dan China dengan prinsip saling percaya, saling menguntungkan, dan berdampak positif bagi kedua belah pihak,” ujar Maruarar.

Penerapan Teknologi Rusun dan Pemberdayaan UMKM

Kerja sama ini akan difokuskan pada pemanfaatan teknologi konstruksi yang aman dan efisien untuk pembangunan rumah susun (rusun), terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Selain efisiensi teknis, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya keterjangkauan harga hunian bagi masyarakat dan jaminan alih teknologi dari China ke industri dalam negeri.

Maruarar menekankan bahwa pelaksanaan proyek perumahan ini wajib melibatkan serta memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi daerah.

Sebagai langkah konkret, kedua negara telah membentuk tim kerja bersama. Tim ini bertugas mengkaji aspek regulasi, kesiapan lahan, hingga formulasi skema penggerak ekonomi. Tim Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Robi, Dirjen Sri, serta perwakilan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru. Mereka akan berkolaborasi erat dengan perwakilan resmi dari Kementerian Perumahan China.

Wang Lutong menyampaikan bahwa kedua pihak telah menunjuk penanggung jawab masing-masing untuk mengawal seluruh tahapan analisis dan perencanaan. “Saya dan Bapak Menteri telah menunjuk penanggung jawab dari kedua tim, dan kami akan bertemu kembali dalam dua minggu ke depan untuk meninjau proses serta perkembangan yang ada. Kami juga akan saling bertukar pengalaman mengenai teknologi perumahan dan tata kelola kawasan pemukiman,” ungkap Wang Lutong.

Skema Investasi dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Terkait peluang keterlibatan dunia usaha, Maruarar membuka kesempatan bagi perusahaan swasta, baik dari China maupun nasional, untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Ia mencatat bahwa investasi China di Indonesia telah berlangsung lama di berbagai sektor strategis, seperti pertambangan, dan terus menunjukkan tren peningkatan atas dasar kepercayaan bersama.

Maruarar menegaskan bahwa seluruh bentuk investasi asing harus tetap berjalan dalam koridor kepentingan nasional dan sesuai dengan prinsip dasar diplomasi Indonesia. “Kita memiliki prinsip politik bebas aktif. Kita bisa bersinergi dengan negara mana pun selama hal itu menguntungkan kepentingan nasional kita,” tegasnya.

Tim kerja bersama dijadwalkan menyampaikan laporan perkembangan awal terkait regulasi dan skema teknis pada akhir September 2026. Laporan ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan tingkat menteri selanjutnya.

Tingginya angka kebutuhan hunian (backlog) di kawasan perkotaan Indonesia menjadi tantangan utama yang terus ditanggulangi pemerintah. Seiring pesatnya laju urbanisasi, ketersediaan lahan di wilayah metropolitan semakin terbatas. Pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun menjadi solusi paling realistis dan berkelanjutan.

Pemerintah China memiliki rekam jejak panjang dalam pembangunan infrastruktur skala besar dan pengembangan teknologi konstruksi cepat (prefabricated/modular building). Kemitraan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyediaan hunian layak huni yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui skema alih teknologi dan pemanfaatan rantai pasok lokal dari UMKM, Indonesia bertujuan tidak hanya menyerap teknologi modern dari China, tetapi juga memperkuat kemandirian industri konstruksi nasional dalam jangka panjang.