Jurnal Indonesia — JAKARTA – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, terus digenjot. Upaya percepatan pembangunan dilakukan secara masif, sekaligus memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, air, dan listrik agar hunian segera dapat ditempati.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menekankan pentingnya percepatan ini untuk memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah atau mengalami kerusakan berat akibat bencana.

“Kita ingin agar warga-warga yang terdampak, yang rumahnya hilang, rusak berat, itu segera mereka dibangunkan huntapnya. Supaya mereka ada ketenangan, ya, bahwa pemerintah itu hadir. Kira-kira gitu. Jadi kami akan terus jalan ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9/2026).

Pembangunan huntap di Tapanuli Tengah dilaksanakan melalui beberapa skema. Skema in situ dilakukan dengan membangun kembali rumah di lokasi semula yang dinyatakan aman. Sementara itu, skema ex situ dilaksanakan di lokasi baru yang lebih aman.

Selain itu, huntap komunal juga dibangun secara terpusat dalam satu kawasan yang dilengkapi prasarana pendukung.

Huntap melalui skema in situ dan ex situ ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan huntap komunal dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tito meminta pembangunan yang ditangani BNPB segera bergerak dari tahap percontohan menuju pelaksanaan secara masif sesuai program yang telah ditetapkan.

“Saya ingin agar dikerjakan masif. Saya dengar tiga yang dibangun contoh. Baru contoh. Bagus contohnya, tapi jangan sampai tahun ini enggak dikerjakan. Yang sesuai programnya dikerjakan,” tegas Tito.

Percepatan ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh hunian yang aman dan layak. Program yang telah disiapkan harus segera memasuki tahap pembangunan dan dituntaskan sesuai target pelaksanaan yang ditetapkan pada tahun 2026.

Selain pembangunan oleh BNPB dan Kementerian PKP, penyediaan huntap komunal di Tapanuli Tengah juga mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Bangunan rumah di kawasan tersebut telah selesai, namun belum dapat langsung dimanfaatkan karena sejumlah prasarana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masih perlu dituntaskan.

“Permasalahan jalan, lingkungan yang menjadi tanggung jawab Pemda, kemudian permasalahan air, dan permasalahan listrik itu tanggung jawabnya Pemda. Kalau yang bangunkan gedungnya itu tanggung jawab dari Buddha Tzu Chi, ya. Buddha Tzu Chi sudah siap, sudah selesai,” tuturnya.

Prasarana yang perlu segera diselesaikan meliputi akses jalan, penataan lingkungan kawasan, penyediaan air bersih, pasokan listrik, dan saluran drainase yang memadai. Tito meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pekerjaan tersebut agar huntap dapat segera diserahkan dan ditempati oleh masyarakat.

“Saya lihat tadi belum selesai, makanya saya kejar, nanti Oktober kita datang lagi, harus selesai,” pungkasnya.