Jurnal Indonesia — Jakarta – Indonesia dan Kamboja membuka peluang kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama sekitar 67 tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa pertemuan bilateral merupakan kesempatan berharga untuk mengeksplorasi potensi kerja sama yang dapat memperkuat hubungan kedua negara, khususnya dalam hal tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara.

Pertemuan tersebut dilangsungkan di Kementerian PANRB pada Selasa (28/7) dan dipimpin oleh Menteri Rini serta Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kerajaan Kamboja, HE Hun Many. Kedua pihak menyepakati penjajakan berbagai bentuk kerja sama demi meningkatkan tata kelola pemerintahan di masing-masing negara.

Menteri Rini menekankan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik, terutama di sektor tata kelola publik dan reformasi birokrasi. Potensi kerja sama juga meluas ke transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pengawasan administrasi pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Rini memaparkan peran strategis Kementerian PANRB dan berbagai upaya transformasi tata kelola publik yang mendukung agenda pembangunan nasional serta proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia juga memperkenalkan delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik yang sedang diimplementasikan pemerintah.

Di sektor pelayanan publik, Rini menjelaskan bahwa Indonesia telah mendirikan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mengembangkan layanan omnikanal untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Ia optimistis kerja sama dengan Kamboja memiliki peluang besar, terutama dalam transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bentuk kolaborasi yang diusulkan mencakup program pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas bersama, serta riset dan pelatihan. “Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara,” ujar Menteri Rini.

Sementara itu, HE Hun Many memaparkan reformasi tata kelola publik di Kamboja yang dijalankan melalui Strategi Pentagon. Strategi ini berfokus pada peningkatan kinerja instansi pemerintah, standar rekrutmen aparatur, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem registrasi.

Hun Many menilai pertemuan ini sebagai langkah awal yang positif untuk memperkuat kerja sama kedua negara. Ia mengusulkan beberapa bidang kolaborasi, termasuk pertukaran praktik terbaik dalam pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, riset administrasi publik, serta program pembelajaran dan evaluasi bagi aparatur sipil.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Rini dan HE Hun Many menandatangani Joint Statement (JS) yang menegaskan komitmen bersama untuk menjajaki kerja sama yang lebih luas. Dokumen ini memuat kesepakatan untuk kolaborasi strategis dalam reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan, dengan harapan menciptakan manfaat jangka panjang bagi kedua negara.