Jurnal Indonesia — AS – Dana yang terhubung dengan Iran dilaporkan berhasil masuk ke sistem perbankan Amerika Serikat (AS) sepanjang 2024, meskipun pemerintah AS telah menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap negara tersebut. Laporan investigasi The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan AS mengidentifikasi sekitar US$9 miliar atau setara Rp158,7 triliun dana Iran yang mengalir ke sistem perbankan AS.

Dana tersebut tidak mengalir secara langsung, melainkan melalui bank asing yang memiliki hubungan koresponden dengan lembaga keuangan AS. Selain itu, Iran juga memanfaatkan jaringan perusahaan cangkang, rumah penukaran mata uang, dan aset kripto untuk menyalurkan dana tersebut. Pengungkapan ini muncul di tengah upaya pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang terus memperketat sanksi, serta memperingatkan negara dan perusahaan global akan konsekuensi pemutusan akses dari sistem keuangan AS jika bertransaksi dengan Iran.

Pemanfaatan Jalur Minyak dan Pasar China

Sektor minyak masih menjadi sumber pendapatan utama bagi Iran. Untuk mengatasi pembatasan ekspor, pemerintah Iran dilaporkan menimbun puluhan juta barel minyak mentah di kapal-kapal tanker yang berlabuh di perairan Asia, khususnya di sekitar Malaysia. Lembaga riset Vortexa memperkirakan sekitar 80 juta barel minyak mentah Iran saat ini berada di fasilitas penyimpanan terapung tersebut.

China menjadi negara pembeli terbesar, menyerap lebih dari 80% ekspor minyak Iran, dengan volume impor mencapai lebih dari 500.000 barel per hari pada Agustus 2026. Untuk menyamarkan asal-usul minyak, Iran melakukan pemindahan muatan antar-kapal di laut lepas sebelum akhirnya dikirim ke China. Selain itu, Iran juga mengurangi ketergantungannya pada dolar AS dalam transaksi dagang dengan China. Pembayaran minyak kini banyak diselesaikan menggunakan mata uang yuan, yang kemudian digunakan Iran untuk membeli barang, jasa, atau ditukar dengan proyek pembangunan infrastruktur oleh perusahaan China.

Penggunaan Kripto dan Jaringan Keuangan Bayangan

Selain melalui perdagangan minyak, Iran juga memanfaatkan aset kripto bernilai miliaran dolar untuk membiayai perdagangan luar negeri, pengadaan pasokan militer, serta menerima pembayaran transaksi minyak oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Meskipun demikian, pemerintah Iran tetap membutuhkan mata uang utama seperti dolar AS, euro, dan dirham Uni Emirat Arab (UEA) untuk membiayai impor dan mendukung sekutu regionalnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Iran membangun jaringan perusahaan cangkang dan penukaran uang di pusat keuangan global seperti Hong Kong dan Dubai. Jaringan ini bertugas mengonversi hasil penjualan minyak menjadi mata uang keras sekaligus mengaburkan keterkaitannya dengan Iran. Kebijakan sanksi ekonomi AS terhadap Iran dirancang untuk membatasi akses Iran terhadap sistem keuangan global dan menekan pendanaan program militer serta aktivitas regionalnya. Namun, kerumitan jaringan perbankan internasional dan tingginya permintaan energi global membuka celah bagi terciptanya sistem keuangan bayangan. Kemampuan Iran dalam memanfaatkan perantara di negara ketiga, transaksi non-dolar, hingga teknologi aset digital menjadi tantangan besar bagi efektivitas penegakan sanksi internasional.