Jurnal Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengemukakan usulan kontroversial dengan menyarankan perubahan nama Negara Bagian New Mexico menjadi “New America”. Gagasan ini seketika mendapat penolakan tegas dari gubernur setempat.

Melalui unggahan di media sosial, Trump mengklaim ide tersebut datang dari banyak pihak. Ia berpendapat bahwa nama “New America” akan terdengar lebih bergengsi dan indah bagi penduduk negara bagian tersebut. Akun resmi Gedung Putih bahkan mengunggah ulang gambar yang menunjukkan kata “Mexico” pada nama negara bagian itu dicoret dan diganti dengan “America”.

Beberapa laporan media setempat mengindikasikan bahwa gagasan pengubahan nama ini bermula dari lelucon di internet. Namun, Gubernur New Mexico Michelle Lujan Grisham dengan tegas menyatakan bahwa nama wilayahnya bukanlah subjek perdebatan. Ia menekankan bahwa identitas nama New Mexico telah digunakan jauh sebelum Amerika Serikat berdiri sebagai sebuah negara.

Grisham menilai manuver Trump ini sebagai upaya pengalihan perhatian masyarakat dari isu-isu domestik yang penting, seperti lonjakan harga bahan bakar. Langkah ini menambah daftar panjang wacana pengubahan nama wilayah geografis yang dilontarkan Trump.

Sebelumnya, Trump menandatangani perintah pengubahan nama Danau Ontario menjadi “Lake America” di tengah ketegangan perang dagang dengan Kanada. Pada awal masa jabatannya di tahun 2025, ia juga sempat mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Gulf of America”, sebuah kebijakan yang ditolak oleh pemerintah Meksiko. Trump juga pernah mencetuskan ide untuk mengubah nama Selat Hormuz menjadi “Trump Strait”, meskipun beberapa jam kemudian mengisyaratkan usulan tersebut tidak disampaikan secara serius.

Fenomena pengubahan nama objek geografis oleh Donald Trump ini mencerminkan pendekatan retorika politik yang berorientasi pada nasionalisme, sebuah narasi yang kerap digaungkan dalam pemerintahannya. Langkah unilateral semacam ini umumnya menuai penolakan dari pemerintah daerah maupun negara tetangga karena dianggap mengabaikan sejarah, kedaulatan, serta tradisi penamaan geografis internasional.

Selain memicu polemik diplomatik, manuver ini kerap dipandang oleh para pengamat sebagai strategi komunikasi politik untuk menarik perhatian media di tengah dinamika isu ekonomi dan politik luar negeri.