Jurnal Indonesia — Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Lahan yang semula seluas 6 hektare kini bertambah menjadi 10 hektare. Perluasan ini dilakukan sebagai respons terhadap peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat yang ditargetkan mampu menampung 2.000 siswa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya penambahan luas lahan ini, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat akan segera diproses. Targetnya, proyek ini dapat mengikuti proses tender pada Oktober 2026.

“Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Agus saat menerima audiensi dari Wakil Bupati Muna Barat Ali Basa di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7/2026). Agus menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengusulkan 110 titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Seiring dengan peningkatan target pembangunan dari Presiden, usulan baru, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan disusulkan setelah seluruh proses administrasi tuntas.

Agus memaparkan bahwa jika proses tender dapat dilaksanakan pada Oktober, pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan dapat dimulai tahun ini. “Kalau bisa (ikut) tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka (perekrutan) siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali,” jelas Agus.

Ia menambahkan bahwa peningkatan daya tampung Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa secara otomatis akan menambah kebutuhan lahan dan bangunan. Oleh karena itu, perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama berskala besar tersebut.

Untuk mempercepat proses lebih lanjut, Agus meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk terus menjalin koordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat. Sekber kemudian akan berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sementara itu, Bupati Muna Barat Ali Basa mengungkapkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah kepulauan yang putus sekolah. “Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas (bisa) sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill,” ungkap Ali Basa.

Ali Basa menyampaikan bahwa lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat terletak di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lahan milik Pemerintah Kabupaten tersebut berada di kawasan strategis, berjarak sekitar satu kilometer dari jalan nasional. Kondisi ini dinilai akan sangat memudahkan akses bagi peserta didik, tenaga pendidik, serta operasional sekolah.

Sebagai informasi, audiensi tersebut turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Mensos (TAM) Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, dan Kepala Biro Umum Kemensos Yadi Muchtar.