Jurnal Indonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung, khususnya pada mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau yang dikenal sebagai ‘tender rakyat’. Menurutnya, sistem ini sangat terbuka dan transparan.

Penilaian tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat menyaksikan langsung simulasi PTT di Desa Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk meninjau program perumahan rakyat tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa melalui PTT, para pemilik toko bahan bangunan dapat secara terbuka menampilkan jenis barang yang mereka tawarkan beserta rincian harganya. “Saya sudah sering ikut sama beliau (Menteri PKP). Ini salah satu program yang bagus sekali, karena ada tender rakyat ini, uangnya semuanya serba terbuka. Semua transparan ya,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2026).

Dalam kunjungannya, Mendagri Tito Karnavian juga berdialog langsung dengan para pemilik toko bangunan. Ia secara aktif mengecek dan memverifikasi data bahan bangunan serta harga yang tertera di setiap penawaran.

Mekanisme PTT ini disambut positif oleh Mendagri karena dinilai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan bangunan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. “Artinya siapa yang paling murah itu akan menang. Dan kemudian sisa uangnya dikembalikan lagi kepada rakyat. Silakan berembuk buat apa,” tambah Tito.

Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh hunian yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.

“Sekarang untuk khusus masyarakat berpenghasilan rendah, turunkan, dinolkan. Nah, definisi masyarakat berpenghasilan rendah pun, oleh Pak Menteri PKP, sudah agak diperluas,” ungkapnya.

Mendagri berharap berbagai kemudahan yang diberikan dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah, terutama dalam sektor perumahan. Ia juga mengimbau para kepala daerah agar tidak ragu menerapkan kebijakan ini. Peningkatan pembangunan rumah diprediksi akan memberikan dampak ekonomi positif yang pada akhirnya turut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan adanya rumahnya, tadinya tanahnya kosong, hanya dapat pajak bumi saja. Tapi kalau ada rumahnya, tahun depannya pajak bumi dan bangunan. Jadi PAD akan bertambah,” tandasnya.