Jurnal Indonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah kepada Presiden Prabowo Subianto. Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berulang kali menekankan pentingnya pencegahan korupsi, termasuk di kalangan pejabat daerah.

“Yang jelas saya sudah laporkan. Iya, kan beliau sudah sampaikan juga berkali-kali jangan sampai terjadi korupsi, termasuk juga oleh kepala daerah,” ujar Tito usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Tito menambahkan bahwa Presiden Prabowo senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Laporan mengenai maraknya OTT kepala daerah ini juga telah disampaikan Tito kepada Presiden saat kegiatan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Ya sudah disampaikan, kemarin saya sampaikan pas di IPDN, termasuk pembahasan bagaimana memperkuat kemampuan kepala daerah sebelum dia menjabat dan setelah menjabat terpilih,” tuturnya.

Menurut Mendagri, penguatan kapasitas kepala daerah sangat penting mengingat latar belakang mereka yang beragam. Ia mengakui bahwa tidak semua kepala daerah memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata kelola birokrasi saat pertama kali menjabat. “Karena latar belakangnya berbeda, nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi, nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja,” jelas Tito.

Pemerintah, melalui Kemendagri, terus berupaya meningkatkan kapasitas dan integritas para kepala daerah. Namun, Tito menekankan bahwa keputusan akhir untuk melakukan penyimpangan tetap berada pada masing-masing individu. “Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha membina mereka. Membina mereka memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas,” katanya.

Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, termasuk mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, serta program-program lain yang berfokus pada integritas. “KPK kita undang, Ombudsman macam-macam, Menteri Agama, kemudian ada lagi kegiatan namanya ‘BerAKHLAK’, macam-macam untuk pembinaan integritas. Tapi semua kembali kepada individu orang masing-masing. Individunya,” imbuh dia.

Usul Partai Beri Pelatihan Calon Kepala Daerah

Tito juga menyarankan agar partai politik memperkuat sekolah partai dan memberikan pelatihan kepada calon kepala daerah sebelum mereka diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia berpendapat bahwa proses kaderisasi di partai perlu ditingkatkan. “Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat,” lanjutnya.

Ia menyarankan agar setiap calon kepala daerah mendapatkan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri siap membantu menyediakan materi pelatihan jika diminta. “Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya,” ungkapnya.

Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mengawasi kepala daerah karena mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Berbeda dengan penunjukan pejabat di tingkat kepolisian yang bisa dilakukan dan diganti dengan cepat. “Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu Kapolres, Kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat,” terangnya.

Oleh karena itu, Tito kembali menekankan bahwa integritas individu kepala daerah sangat krusial. “Kalau kami nggak bisa menangani mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, nggak bisa. 7 hari seminggu, 365 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya apa namanya itu menyimpang, ya kita juga nggak bisa atasi,” katanya.

Mendagri mengaku telah berkomunikasi dengan KPK dan berencana untuk melakukan kunjungan bersama ke berbagai daerah. “Tapi dengan adanya OTT-OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi ya, agar jangan sampai bermain-main, entar kena lagi loh yang lain lagi. Ya, kita nggak bisa cegah,” tutupnya.