Jurnal Indonesia — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan big data di Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memburu potensi penerimaan negara yang belum terdeteksi. Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mendeteksi lebih awal potensi pajak dan cukai yang terlewatkan.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor LNSW di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/9/2026). LNSW sendiri merupakan lembaga yang menghimpun berbagai data terkait kegiatan ekspor dan impor. Purbaya menilai bahwa pemanfaatan data di masa lalu belum sepenuhnya terintegrasi.

Menurut Purbaya, volume data yang besar akan sulit dianalisis jika masih diproses secara manual. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mengembangkan sistem LNSW berbasis AI. Tujuannya adalah untuk menggabungkan berbagai informasi yang tersimpan di LNSW sekaligus membantu analis dalam mengidentifikasi potensi penerimaan negara.

“Jadi kita kembangkan di sini aplikasi menggunakan AI juga untuk membantu para analis kita melihat potensi-potensi pendapatan yang mungkin diperoleh dengan perbaikan sistem ini, dengan mengintegrasikan pemakaian semua data yang ada di LNSW,” ujar Purbaya.

Melalui sistem baru ini, data dari berbagai sumber dapat dianalisis secara bersamaan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya pajak, cukai, atau penerimaan lain yang seharusnya dibayarkan namun belum tercatat.

“Jadi seluruh potensi pajak, potensi cukai yang miss, bisa terdeteksi awal di sini. Dan biasanya hasilnya memang seperti itu, artinya akurasinya cukup tinggi,” jelasnya.

Purbaya menambahkan bahwa penggunaan AI dan big data akan membantu analis Kemenkeu memeriksa data secara lebih rinci dibandingkan proses manual. Sistem ini akan terus disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna di masing-masing unit.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah data perusahaan di sektor sumber daya alam (SDA), termasuk batu bara dan mineral. Kemenkeu ingin memanfaatkan data yang tersedia untuk mendeteksi kemungkinan kekurangan pembayaran pajak dan mencocokkannya dengan Surat Pemberitahuan (SPT) perusahaan.

“Kita akan pakai semua data yang ada secara terintegrasi dengan memanfaatkan AI, big data,” tegas Purbaya.

Pemanfaatan AI ini merupakan kelanjutan dari upaya pembenahan LNSW yang telah didorong Purbaya sejak awal menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada peninjauan sistem LNSW Oktober tahun lalu, ia menemukan bahwa data antarinstansi belum terhubung sepenuhnya, sehingga pengawasan ekspor dan impor belum dapat dilakukan dalam satu sistem terpadu.

Saat itu, Purbaya berharap LNSW dapat berkembang menjadi pusat intelijen digital Kemenkeu yang mampu membaca arus barang masuk dan keluar Indonesia dalam satu sistem. Dengan demikian, perbedaan data maupun indikasi manipulasi transaksi ekspor-impor dapat lebih cepat terdeteksi.

“Maunya saya itu LNSW jadi semacam IT intelligence saya. Saya tahu barang yang masuk apa, barang yang keluar apa, dan bisa dibandingkan dasarnya di satu tempat itu,” kata Purbaya pada Oktober 2025.

Peran LNSW semakin krusial setelah pemerintah mulai mengembangkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Platform DSI menggunakan LNSW sebagai penghubung data dari berbagai kementerian, lembaga, dan sistem pemerintah.

Data yang terhubung berasal dari Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan e-PNBP Kementerian ESDM, INATRADE Kementerian Perdagangan, CEISA 4.0 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Integrasi ini juga mencakup Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) Bank Indonesia, sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), serta Online Single Submission (OSS).

Pada tahap awal, tata kelola ekspor tersebut difokuskan pada komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan ferro alloy. Dengan semakin banyaknya data yang terhubung, Kemenkeu akan memanfaatkan LNSW tidak hanya untuk memantau arus ekspor-impor, tetapi juga untuk membaca potensi penerimaan negara. Integrasi AI, big data, data perpajakan, cukai, serta perdagangan diharapkan dapat mempersempit ruang kebocoran penerimaan sekaligus memperkuat pengawasan transaksi.