Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan bersifat sementara. Pidato tersebut sempat ditafsirkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai indikasi ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

Saan menekankan bahwa seluruh partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan memiliki tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan yang dihadapi pemerintah. “Ya kalau ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang dihadapi oleh pemerintah, kan gitu loh,” ujar Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ia melanjutkan, fokus seharusnya adalah bersama-sama mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti kebakaran hutan, bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga erupsi Anak Krakatau. “Ini kan semua tantangan di hadapan kita semua. Dan tantangan-tantangan ini membutuhkan tadi, soliditas di internal koalisi. Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti di internal koalisi, ada tafsir yang berbeda, gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Saan menyatakan bahwa pidato AHY terkait kekuasaan yang memiliki batas waktu perlu dihormati sebagai sikap politik Partai Demokrat. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur masa jabatan pemerintah maksimal dua periode. “Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan. Dan itu kan sudah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, ya, sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya,” tuturnya.

Saan berharap seluruh partai politik dalam koalisi pemerintahan memiliki komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya kekompakan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. “Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Ia juga meminta para pimpinan partai di koalisi untuk menyampaikan pernyataan politik yang dapat menjaga kekompakan dan stabilitas. “Semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi. Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat menegaskan bahwa pidato AHY mengenai kekuasaan tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi persiapan menuju Pilpres 2029. “Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat,” tulis pernyataan resmi Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Partai Demokrat menjelaskan bahwa pernyataan AHY mengenai kekuasaan harus dilihat secara utuh, di mana kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. “AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya,” ujar mereka.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menilai pidato AHY soal kekuasaan yang bersifat sementara dapat ditafsirkan sebagai pesan politik kepada pemerintahan. “Menurut saya pernyataan AHY ‘bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu’ bisa ditafsir sebagai sesuatu yang normatif dan biasa saja. Kalau cara pandangnya normatif tentu tidak ada yang harus dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Deddy menambahkan, dari sudut pandang politik, pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun institusi pemerintahan. Ia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan. “Dari sudut pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi, institusi atau lembaga pemerintahan. Kalau ini yang dijadikan sudut pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan yang dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan atau institusi/lembaga tertentu,” ujarnya.