Jurnal Indonesia — Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi, yang masuk dalam desil 9 dan 10, atau berdasarkan klasifikasi kendaraan yang mereka gunakan, berpotensi tidak lagi diizinkan membeli BBM bersubsidi tersebut.

Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (11/8/2026). Pembatasan ini dilakukan karena sistem milik Pertamina dinilai sudah memadai untuk pelaksanaannya, mengingat selama ini subsidi BBM dinilai belum tersalurkan secara tepat sasaran.

“Jadi, tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar kebijakan ini akan mulai diimplementasikan pada akhir tahun, meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan. “Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan,” sambungnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa langkah pembatasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi seharusnya tidak menikmati subsidi pemerintah.

“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” jelas Bahlil.

Menanggapi pertanyaan mengenai skema pembatasan yang akan diterapkan, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah masih dalam proses mempelajari berbagai skema. Namun, ia menegaskan bahwa BBM subsidi di sektor migas harus tetap tepat sasaran. “Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” pungkasnya.