Jurnal Indonesia — JAKARTA – Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang terus berganti menjadi sorotan partai koalisi pemerintahan. Partai Amanat Nasional (PAN) merespons dengan menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara Partai Golkar menyoroti gestur AHY yang dinilai sebagai sinyal kesiapan maju di Pilpres 2029.

Dalam pidatonya di peringatan 25 Tahun Partai Demokrat, AHY menyampaikan pengalaman partainya yang pernah memimpin dan berada di luar pemerintahan. Ia menekankan bahwa kekuasaan bukanlah milik abadi, melainkan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. “Kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dalam setiap kondisi. Ia mengungkit masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilainya berhasil menjaga demokrasi dan melakukan pergantian kekuasaan secara damai. “Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” tegasnya.

PAN: Hidup Mati Bersama Prabowo

Menanggapi pernyataan AHY, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyatakan menghormati pandangan partai lain. Namun, ia menegaskan posisi PAN yang akan selalu setia mendukung Presiden Prabowo Subianto. “Oh selalu kita, tiga kali dukung, begitu menang masa nggak dukung. Dukung terus, hidup mati bersama Pak Prabowo,” kata Yandri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Golkar Nilai Gestur AHY Sinyal Pilpres 2029

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia turut menyoroti pidato AHY. Ia menilai gestur dan cara penyampaian AHY memberikan sinyal kuat kesiapannya untuk berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. “Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli kepada wartawan, Senin (7/9).

Doli menambahkan, sebagai bagian dari pemerintah, AHY seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi masyarakat. Ia menyayangkan adanya pihak yang dinilainya sudah mulai mempersiapkan diri untuk kontestasi politik mendatang di tengah kesulitan rakyat. “Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” ungkapnya.

Ia membandingkan sinyal dari poros ‘Cikeas’ yang ditunjukkan AHY dengan poros politik lain yang sudah lebih dulu menyatakan kesiapan, seperti yang diwakili oleh Budi Arie dari Projo. “Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” jelas Doli.

Demokrat Bantah Kaitan dengan Pilpres 2029

Partai Demokrat merespons sorotan tersebut dengan menegaskan bahwa pidato AHY tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis atau persiapan Pilpres 2029. Menurut Partai Demokrat, pidato AHY selalu berisi konsep besar, gagasan, dan pemikiran tentang masa depan bangsa, negara, serta peran partai dalam memperjuangkan harapan rakyat.

“Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemashalatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat,” tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9).

Partai Demokrat menekankan bahwa AHY mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Sekolah Rakyat dan revitalisasi madrasah serta pondok pesantren. “Beliau jelas-jelas mendukung upaya Presiden Prabowo mencegah penyimpangan dan korupsi, termasuk penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, yang harus dijaga akuntabilitasnya, agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru,” imbuh pernyataan tersebut.