— PT PLN (Persero) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka mengakselerasi pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat implementasi Program Listrik Desa.

Upaya ini didukung penuh oleh Pemerintah yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Kolaborasi antara pemerintah dan PLN ini disambut baik oleh sejumlah kepala daerah, yang merasakan dampak positif percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayah masing-masing.

Alignment Forum Program Listrik Desa

Untuk menyelaraskan langkah dan memperkuat tata kelola, PLN menggelar Alignment Forum Program Listrik Desa. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dari Kementerian ESDM, fungsi pengawasan dari kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Tujuannya adalah untuk menyatukan visi dan mempercepat implementasi program di seluruh penjuru negeri.

Data Akurat untuk Pelaksanaan Tepat Sasaran

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menekankan pentingnya data yang akurat dalam percepatan Program Listrik Desa. “Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk tujuan ini, dengan pengawalan akuntabilitas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan.

Listrik Desa Wujudkan Keadilan Sosial

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik bukan sekadar komitmen, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. “Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan. Menurutnya, Program Listrik Desa memiliki dampak luas, tidak hanya membangun jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Roadmap Terintegrasi dengan BPBL

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). “Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Bantuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.

Progres Positif Implementasi Program

Hingga April 2026, PLN telah berhasil menyediakan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi, melayani 40.724 rumah tangga. Target hingga akhir tahun 2026 adalah perluasan program di 2.792 lokasi yang berpotensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.

Apresiasi dari Kepala Daerah

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi dukungan PLN. Ia melaporkan bahwa jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara menurun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. “Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujarnya.

Senada, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN. “Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar.