Jurnal Indonesia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk secara signifikan meningkatkan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi mitigasi bencana alam. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana penanganan bencana sebelum situasi darurat terjadi.

Prabowo menekankan bahwa posisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan ‘ring of fire’ menuntut pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan. Ia berpendapat bahwa perencanaan penanggulangan bencana memerlukan dukungan sarana dan anggaran yang memadai.

“Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ujar Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Untuk memperkuat perencanaan tersebut, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Lebih lanjut, Prabowo meminta pemerintah untuk menyusun sebuah master plan penanggulangan bencana yang komprehensif dan masif. Dalam kerangka tersebut, sejumlah sarana penanganan bencana diminta untuk diperbanyak.

Sarana yang dimaksud meliputi helikopter, pompa air, kendaraan pemadam kebakaran, hingga ekskavator berukuran kecil yang dapat ditempatkan di desa-desa yang rawan kebakaran hutan.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pemanfaatan kapal induk dari Italia yang rencananya akan bergabung dengan jajaran TNI Angkatan Laut. Menurut Prabowo, kapal tersebut akan dialihfungsikan sebagai kapal induk helikopter sekaligus wahana drone.

Kapal ini diproyeksikan mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah. Prabowo menyebutkan bahwa helikopter seperti Black Hawk dan Mi-17 rata-rata memiliki kapasitas angkut 4 hingga 5 ton air.

“Itu kemampuannya bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air. Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita,” tutur Prabowo.

Selain penambahan helikopter, Prabowo meminta pemerintah untuk meningkatkan alokasi pesawat guna mendukung operasi modifikasi cuaca. Ia juga meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengkaji bahan atau zat yang paling efektif dalam mempercepat dan meningkatkan efektivitas modifikasi cuaca.

Penguatan mitigasi juga mencakup pemanfaatan drone berkapasitas besar yang mampu membawa dan menjatuhkan air ke titik-titik tertentu. Prabowo menginformasikan adanya drone yang mampu membawa sekitar 50 kilogram air dalam satu kali operasi.

Meskipun kapasitasnya masih di bawah helikopter, Prabowo menilai drone dapat berkontribusi dalam penanganan bencana karena dapat ditempatkan di garis depan dan menjangkau lokasi yang sulit diakses.

“50 kg kali 10 (drone) baru 500 kg, setengah ton ya, tapi memang kalau ada (drone) di tempat terdepan ini akan sangat (berguna),” ucap Prabowo.

Ia menegaskan bahwa seluruh kebutuhan mitigasi harus dipersiapkan jauh sebelum bencana terjadi. Pemerintah tidak boleh menunggu bencana datang baru kemudian menyiapkan sarana penanganannya.

“Jadi kita persiapan mengatasi mitigasi, jangan menunggu kejadian. Jauh sebelumnya harus kita siapkan,” pungkas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah akan memberikan tambahan anggaran kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan besarnya dana yang dialokasikan untuk kebutuhan penanganan bencana.

“Jadi kalau untuk bencana, treatment-nya beda. Itu bukan untuk foya-foya. Untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita. Kita akan usahakan semaksimal mungkin. Jadi gak usah khawatir untuk anggaran bencana,” ujar Purbaya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (7/9/2026).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran BNPB mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp 4,9 triliun, kemudian menurun menjadi Rp 2 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp 491 miliar pada 2026.

Meskipun demikian, Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah dapat memberikan tambahan anggaran apabila BNPB mengajukan kebutuhan lebih lanjut. Hal ini dinilai penting mengingat sejumlah bencana sedang terjadi di Indonesia, termasuk gempa di Nusa Tenggara Timur dan erupsi Gunung Krakatau.

“Yang biasa yang normal-normal saja, dia punya hampir Rp 1 triliun yang ready. Terus ditambah lagi nanti dengan kalau ada permintaan, ya kita tambah,” tutur Purbaya.

Hingga saat ini, BNPB belum mengajukan permintaan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Purbaya menjelaskan bahwa penanganan bencana mendapatkan perlakuan berbeda karena dana harus dapat disalurkan secara cepat untuk memenuhi kebutuhan darurat.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada batasan untuk permintaan tambahan anggaran bencana sepanjang dana yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai peruntukannya.

“Jadi pasti kalau untuk bencana, treatment-nya beda. Mudah-mudahan gak ada bencana lagi ya. Kita siapkan uang cukup,” kata Purbaya.