— Presiden RI Prabowo Subianto berencana menambah armada kapal pendarat jenis Landing Craft Mechanized (LCM) dan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP) untuk TNI Angkatan Laut. Keputusan ini diambil sebagai respons strategis terhadap kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, yang membutuhkan aksesibilitas cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana alam.

Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai penanggulangan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Ia menekankan pentingnya penambahan armada tersebut untuk memastikan kelancaran akses bantuan ke pulau-pulau kecil.

“Ini catatan bagi kita, khususnya bagi Angkatan Laut. Saya kira mulai sekarang kita perlu memesan lebih banyak LCVP dan LCM. Kita sangat membutuhkan kapal-kapal ini karena pulau-pulau kita banyak dan berukuran kecil, agar akses bantuan tetap terbuka,” ujar Presiden Prabowo.

Respons Cepat Atas Kebutuhan Bencana di NTT

Rencana pengadaan kapal pendarat ini berawal dari permohonan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang meminta dukungan tambahan kapal untuk mitigasi dan penanganan bencana di wilayahnya. Permintaan tersebut kemudian diperjelas oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) VII, Laksamana Muda (Laksda) TNI Joni Sudianto.

Laksda Joni mengungkapkan bahwa dua kapal patroli jenis Fast Patrol Boat (FPB) yang berada di bawah Kodaeral VII saat ini masih bersiaga di Surabaya. Ia memohon agar setidaknya ada dua kapal patroli FPB yang disiagakan di Kupang agar dapat segera digerakkan jika terjadi situasi darurat.

“Kami memohon agar setidaknya ada dua kapal patroli jenis Fast Patrol Boat (FPB) yang siap siaga (standby) di Kupang. Dengan demikian, jika terjadi situasi darurat, kita dapat segera menggerakkan kapal tersebut,” tutur Laksda Joni kepada Presiden.

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis NTT dan NTB yang didominasi pulau-pulau kecil menyulitkan kapal berukuran besar untuk berlabuh. Oleh karena itu, kapal patroli jenis FPB dinilai paling efisien berdasarkan analisis operasional.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk mencatat kebutuhan tersebut dan segera berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kepala Badan Logistik Pertahanan. Presiden memastikan ketersediaan dua kapal patroli jenis FPB 57.

“Baik, tolong dicatat. Kita koordinasikan dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Logistik agar bisa segera dikirim dua kapal patroli jenis FPB 57. Apakah dua kapal itu sudah cukup?” tanya Presiden, yang kemudian disetujui oleh Dankodaeral VII.

Kesiapsiagaan Armada TNI AL Saat Ini

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali, melaporkan posisi armada TNI AL yang sedang bersiaga di perairan NTT, khususnya di sekitar wilayah Manggarai. Dalam kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) biasanya siap siaga dua unit LCM di dalamnya.

“Saat ini terdapat KRI Semarang-594 (jenis LPD) dan satu kapal LST (Landing Ship Tank) jenis Frosch yang berada di perairan NTT,” jelas KSAL Laksamana Ali.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, sebagian besar merupakan pulau kecil dan terluar tanpa fasilitas dermaga permanen yang memadai. Posisi geografis di Cincin Api Pasifik juga menjadikan Indonesia rentan terhadap bencana alam.

Dalam kondisi darurat di pulau-pulau terpencil, jalur laut menjadi satu-satunya akses utama untuk mendistribusikan bantuan. Kapal pendarat jenis LCM dan LCVP memiliki keunggulan kemampuan pendaratan langsung di pesisir pantai (beach landing) tanpa memerlukan fasilitas dermaga.

Keberadaan kapal-kapal ini, didukung oleh kapal patroli cepat jenis FPB, sangat vital untuk mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam misi Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR). Penguatan armada kapal pendarat menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjamin keselamatan warga dan mempercepat pemulihan pascabencana.