Jurnal Indonesia — Presiden Prabowo Subianto menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membahas mengenai kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Prabowo menilai pidato AHY tersebut bersifat tegas.

“Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam,” ujar Prabowo dalam acara perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat, Rabu (9/9/2026).

Prabowo menambahkan, sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai pemimpin Indonesia, ia merasa harus berterima kasih atas segala kritik dan koreksi yang diberikan.

“Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi,” jelasnya.

“Tapi yang jelas beliau (AHY) tegas menyampaikan iktikad beliau dan iktikad partai demokrat yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat,” sambungnya.

Pernyataan AHY yang Menjadi Sorotan

Sebelumnya, pidato AHY memang menjadi sorotan publik. Ia mengawali dengan menceritakan pengalaman Partai Demokrat dalam kancah perpolitikan Indonesia, yang pernah meraih kemenangan maupun kekalahan.

Menurut AHY, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bahwa Partai Demokrat secara konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi. “Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberikan sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa selama Partai Demokrat memegang kekuasaan, yaitu selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, semua berjalan dengan damai dan demokrasi tetap terjaga. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bersifat sementara dan memiliki batas waktu, sehingga ruang demokrasi harus tetap dijaga.

“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya.