Jurnal Indonesia — DPP Projo merayakan ulang tahunnya yang ke-12 di kantor pusat kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Projo Budi Arie menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acara yang dihadiri oleh Budi Arie dan para anggota ini diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk pemotongan tumpeng, doa bersama, dan makan bersama. Dalam sambutannya, Budi Arie menekankan pentingnya dukungan terhadap program pro-rakyat Prabowo-Gibran.
“Karena itu kita mendukung program-program pro-kerakyatan Presiden Prabowo atau program-program pro-rakyat pemerintahan Prabowo-Gibran ini dengan terus memberikan input, saran terhadap praktik-praktik yang tidak benar,” ujar Budi Arie, Minggu (23/8/2026).
Budi Arie mengakui bahwa banyak program yang digagas Prabowo sudah berjalan, namun ia juga mengidentifikasi adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, hal tersebut bukan berarti gagasan itu sendiri keliru.
“Karena kita akui kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya-tanya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun ke-12 Projo ini menandai makna eksistensi organisasi tersebut bagi perjalanan bangsa, negara, dan perjuangan rakyat. Ia berharap Projo terus berjuang demi kesejahteraan rakyat.
“Karena kita ingin Indonesia Maju 2045 itu Indonesia yang maju berbasis keadilan sosial. Saya setuju bahwa keadilan sosial itu harus dilaksanakan, harus diwujudkan, bukan sekadar dipidatokan, seremoni, dan sebagainya,” tuturnya.
Selain itu, Budi Arie juga mengimbau anggota Projo untuk secara penuh mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia secara khusus menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan institusi pendidikan hingga lembaga penegak hukum.
“Kita dukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau perlu Undang-Undang Penyitaan Harta para koruptor itu harus segera diwujudkan. Ini barusan kemarin terakhir kabar Rektor Unsoed ditangkap KPK, bayangin lembaga pendidikan sudah rusak begitu,” ungkap Budi Arie.
Ia menambahkan, “Terus soal Kejaksaan Agung juga seperti itu, oknum. Karena itu saya berharap mudah-mudahan gerakan kerakyatan Projo ini harus dimaknai untuk menjadikan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih berkemajuan, dan lebih berkeadilan.”
Ikuti Jurnal Indonesia

Masuk dengan Google untuk ikut berkomentar.