Jurnal Indonesia — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Acara yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026) ini menjadi forum penting bagi para kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota untuk membahas berbagai persoalan serta merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah.

Dalam sambutannya, Dasco menyatakan bahwa setelah rangkaian rakernas selesai, para kepala desa akan kembali ke wilayah masing-masing. AKSI kemudian akan menyusun dan menyampaikan rekomendasi hasil rakernas kepada pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). “Saya tadi didampingi oleh sejawat pimpinan DPR beserta Menteri Desa dan Wamendes yang tadi juga sudah melihat paparan visi-misi dari AKSI, dan kemudian setelah rakernas mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya,” ujar Dasco.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengapresiasi pimpinan DPR yang telah menyediakan ruang bagi AKSI untuk menggelar rakernas di gedung parlemen. Yandri menyebutkan bahwa Kemendes PDTT telah menetapkan 12 aksi pembangunan desa di Indonesia. Ia juga mengakui keberadaan berbagai asosiasi kepala desa, termasuk AKSI, dan menegaskan kesiapannya untuk menerima rekomendasi yang akan dihasilkan.

Yandri menjelaskan bahwa Kemendes PDTT siap bersinergi dengan AKSI dalam mewujudkan program pembangunan desa sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yang mencakup berbagai program seperti Kopdes, BUMDes, dan desa tematik. “Intinya kami siap untuk berselaras bersama dengan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka yaitu membangun dari desa dan pengentasan kemiskinan sekaligus pemerataan ekonomi,” tuturnya.

Ketua Umum AKSI, Irawadi, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR atas fasilitas yang diberikan. Menurutnya, forum rakernas ini memungkinkan komunikasi langsung antara kepala desa dengan pimpinan DPR dan pemerintah. “Kami merasa sangat berbesar hati, saat ini antara pimpinan DPR, antara DPR di pusat dan masyarakat dan kepala desa tidak berjarak, bisa langsung berkomunikasi,” kata Irawadi.

Irawadi menegaskan komitmen AKSI untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa kepala desa, sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat paling bawah, harus senantiasa mengikuti dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan. “Sebagai pelaku pemerintah terbawah, kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama saja meludah itu akan jatuh ke muka kami. Maka kami tetap akan mendukung terkait kebijakan, terkait segala peluangnya itu,” tegasnya.