Jurnal Indonesia — PT PLN (Persero) menggelar Alignment Forum Program Listrik Desa untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Forum ini bertujuan menyelaraskan data, tata kelola, dan menemukan solusi atas berbagai hambatan dalam penyediaan listrik di wilayah yang belum terjangkau.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp10,3 triliun untuk tahap pertama program pada tahun 2026. Pelaksanaan program ini akan diawasi ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan untuk memastikan akuntabilitas.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ing Tri Winarno, menekankan pentingnya validasi data. Menurutnya, data yang akurat sangat krusial agar pembangunan jaringan listrik dapat tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Validasi data diperlukan agar seluruh wilayah yang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Tri Winarno. Ia menambahkan bahwa data yang valid juga mencegah adanya wilayah yang terlewat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Listrik Desa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa pemerataan akses listrik memerlukan pembangunan infrastruktur yang mampu menjangkau daerah terpencil dan belum berlistrik. Ia menilai Program Listrik Desa memiliki peran lebih dari sekadar pembangunan jaringan, melainkan juga sebagai pendorong kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan pelayanan publik.

“Program ini membuka peluang ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan,” kata Darmawan Prasodjo.

Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengungkapkan bahwa pemerintah dan PLN telah menyusun peta jalan Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Integrasi ini dirancang agar pembangunan jaringan listrik diikuti dengan penyambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah membantu masyarakat yang tidak mampu agar dapat tersambung ke jaringan listrik melalui program BPBL,” jelas Andriah Feby Misna.

Hingga April 2026, penyediaan listrik melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjangkau 1.403 lokasi dan melayani 40.724 rumah tangga. Pemerintah dan PLN menargetkan program ini akan mencakup 2.792 lokasi hingga akhir 2026, dengan potensi penambahan 137.266 pelanggan baru.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melaporkan bahwa jumlah desa yang belum memiliki akses listrik di wilayahnya telah berkurang dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026. Ia berharap proyek yang belum selesai pada 2025 dan program tambahan pada 2026 dapat segera dituntaskan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN. Ia menekankan bahwa akses listrik merupakan prasyarat penting untuk mendukung investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.