Jurnal Indonesia — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana tengah berupaya mempercepat penyelesaian enam paket lelang pembangunan hunian tetap (huntap) komunal. Pembangunan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan target penyelesaian pembangunan fisik huntap dapat tercapai sebelum akhir tahun 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas 25 paket pembangunan huntap komunal dengan total target 7.952 unit pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 paket pembangunan telah berhasil menetapkan pemenangnya, yang mencakup 5.415 unit huntap siap dibangun. Sementara itu, enam paket lelang sisanya masih dalam proses finalisasi.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya percepatan proses lelang ini demi memberikan kepastian pembangunan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Terkait Penanganan Bencana Alam, Percepatan Realisasi Bantuan Keuangan Presiden dan Pembahasan Bantuan Pembangunan Hunian Tetap yang digelar pada Selasa (8/9).

“Waktunya tinggal pendek ini. Ini sudah September, Oktober, November, Desember, tinggal tiga bulan setengah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (9/9/2026). Ia menambahkan bahwa 19 paket yang sudah memiliki pemenang harus segera memulai tahap pelaksanaan pembangunan.

Sementara itu, enam paket lelang yang masih tersisa diharapkan dapat segera diselesaikan dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan. “Ada 25 paket yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Proses lelangnya sudah berjalan, 19 paket tinggal enam paket lagi. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu seminggu dua minggu ini,” tutur Tito.

Satgas PRR akan berkoordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat penyelesaian lelang. Koordinasi ini bertujuan agar seluruh proses pengadaan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, sekaligus memastikan pekerjaan konstruksi dapat segera dimulai tanpa hambatan berarti.

“Pak Menteri PUPR ingin secepat mungkin, sehingga ada rencana nanti Senin kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang,” ungkap Tito. Ia menjelaskan bahwa huntap komunal yang akan dibangun oleh pemerintah memiliki tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, satu kamar mandi, meja dapur, serta dilengkapi dengan instalasi listrik, air bersih, dan tangki septik.

Selain unit hunian, kawasan huntap juga akan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti jalan lingkungan, sistem drainase yang memadai, penerangan jalan umum, balai warga, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, serta menara air. Menteri PUPR, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa percepatan pembangunan hunian ini harus tetap dilandasi oleh kepedulian mendalam terhadap masyarakat terdampak bencana.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya kerja cepat dan responsif demi melayani rakyat. “Sesuai arahan Presiden Prabowo kita bekerja harus lebih cepat ya buat rakyat kita yang juga sudah menderita, Kita harus bekerja punya empati dan simpati yang tinggi,” pungkas Maruarar.