Jurnal Indonesia — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan pembagian dividen sebesar US$ 5.000 atau sekitar Rp 87 juta kepada setiap warga negara dewasa. Janji ini diberikan dengan syarat Partai Republik harus meraih kemenangan mutlak dalam Pemilihan Umum Sela (Midterm Elections) yang dijadwalkan berlangsung pada awal November 2026.

Menurut laporan CNBC internasional pada Kamis (9/9/2026), saat ini Partai Demokrat diproyeksikan bakal merebut kendali atas DPR AS. Kekalahan Partai Republik di parlemen diprediksi akan menghambat berbagai agenda legislatif Trump pada masa jabatan keduanya. Trump menyampaikan janjinya di hadapan pendukungnya pada konvensi pemilu sela Partai Republik di Dallas.

“Inilah janji saya: jika Partai Republik memenangkan DPR dan Senat Amerika Serikat, kedua-duanya… karena kekuatan dan keberhasilan ekonomi kita yang luar biasa, saya akan menerbitkan dividen untuk setiap warga negara dewasa di Amerika Serikat sebesar US$ 5.000,” ujar Trump.

Anggaran dan Beban Utang Negara

Para ahli memperkirakan total biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan janji tersebut mencapai lebih dari US$ 1 triliun. Angka ini memicu keraguan mengenai sumber pendanaan dan dampaknya terhadap beban anggaran pemerintah federal.

Sebagai perbandingan, pemerintah AS telah menghabiskan sekitar US$ 1,27 triliun hanya untuk membayar bunga utang negara pada tahun fiskal berjalan. Sementara itu, defisit anggaran nasional AS kini sudah mendekati angka US$ 1,8 triliun, dengan total utang menembus 122,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) AS.

Potensi Pelanggaran Hukum Pemilu

Selain masalah anggaran, usulan tersebut berpotensi menabrak aturan hukum federal AS. Berdasarkan hukum yang berlaku, menawarkan atau memberikan pembayaran untuk membujuk seseorang agar memilih kandidat tertentu merupakan tindak pidana. Pelanggaran aturan ini dapat dijatuhi sanksi denda hingga hukuman penjara.

Kasus serupa pernah menyeret miliarder teknologi Elon Musk pada Juli lalu. Panel lintas partai menemukan indikasi pelanggaran hukum negara bagian oleh Musk setelah ia membagikan cek bernilai US$ 1 juta kepada para pemilih dalam pemilihan Mahkamah Agung Wisconsin.

Rekam Jejak Janji yang Belum Terealisasi

Ini bukan pertama kalinya Trump mengumbar janji bantuan dana tunai. Pada awal masa jabatan keduanya, Trump sempat mempromosikan gagasan dividen dari program efisiensi anggaran pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk. Namun, program tersebut batal terwujud.

Trump juga pernah menjanjikan insentif dari pendapatan tarif impor. Janji tersebut akhirnya kandas setelah Mahkamah Agung AS memutuskan rezim tarif yang diterapkan Trump melanggar hukum.

Pentingnya Pemilu Sela

Pemilihan Umum Sela di AS merupakan momen krusial yang diadakan setiap dua tahun sekali di pertengahan masa jabatan presiden. Pemilu ini menentukan seluruh anggota DPR AS dan sepertiga anggota Senat. Hasil pemilu sela kerap menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden yang sedang menjabat.

Kemenangan pihak oposisi di parlemen biasanya akan mengunci pergerakan kebijakan presiden hingga akhir masa jabatannya. Praktik pembagian bantuan tunai langsung kepada masyarakat AS sendiri mulai marak sejak pandemi Covid-19. Skema stimulus tersebut dinilai berhasil menjaga daya beli warga, meski di sisi lain dituduh menjadi pemicu lonjakan inflasi nasional.