Jurnal Indonesia — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan dukungannya agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dikoordinasikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini muncul seiring meluasnya dampak karhutla yang telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, lingkungan, kesehatan, konektivitas, hingga aktivitas ekonomi.

Eddy menilai bahwa skala penanganan karhutla di Kalimantan saat ini memerlukan mobilisasi sumber daya yang sangat besar dan melibatkan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Situasi ini terbukti dengan pengerahan 12.880 personel gabungan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, di mana operasi penanganan telah berlangsung selama 48 hari.

“Ketika kebakaran sudah berlangsung berminggu-minggu, membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah, maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Salah satu indikator penting yang menyoroti urgensi penanganan ini adalah dampak karhutla yang telah merembet ke sektor konektivitas nasional. Kementerian Perhubungan mencatat bahwa asap karhutla telah memengaruhi operasional sejumlah bandara di Kalimantan, termasuk pembatalan sejumlah penerbangan di Bandara Singkawang pada 16-19 Agustus akibat asap tebal.

“Ketika asap sudah mengganggu penerbangan, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, dampaknya sudah melampaui batas administratif sebuah provinsi,” tegasnya.

Eddy mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung ke Kalimantan pada 22 Agustus untuk memimpin penanganan karhutla. Ia juga mendukung instruksi presiden kepada jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan serta menindak tegas setiap pelanggaran hukum.

“Langkah Presiden untuk turun langsung menunjukkan bahwa pemerintah melihat persoalan ini secara serius. Saya kira momentum ini harus kita dorong lebih jauh dengan membangun satu kerangka penanganan nasional yang terukur, terpadu dan berorientasi pada penyelesaian akar masalah,” katanya.

Ia mengusulkan agar pemerintah membangun sistem penanganan nasional yang terintegrasi, di mana seluruh kekuatan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Kementerian Kehutanan, BMKG, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan unsur masyarakat bekerja dengan target yang sama. Fokusnya tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan udara bersih, aktivitas ekonomi berjalan normal, dan konektivitas pulih.

“Ukuran keberhasilan adalah masyarakat sudah bisa bernapas dengan aman, apakah penerbangan sudah normal, apakah sekolah dan aktivitas ekonomi sudah kembali berjalan. Itu ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy Soeparno mendukung upaya negara untuk memburu pihak yang dengan sengaja membakar hutan maupun pihak yang lalai dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran. Ia menekankan pentingnya membedakan antara bencana yang tidak terhindarkan dengan kebakaran yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian.

“Kita harus membedakan antara bencana yang tidak terhindarkan dengan kebakaran yang terjadi karena kesengajaan atau kelalaian. Kalau ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus berjalan tegas,” lanjutnya.

Ia berpendapat bahwa Indonesia perlu membangun model ekonomi yang membuat menjaga hutan lebih menguntungkan daripada merusaknya. Dalam konteks ini, ekonomi karbon dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

“Hutan yang tetap berdiri, menyimpan karbon dan menjaga ekosistem, juga harus memiliki nilai ekonomi,” jelasnya. “Kita harus membuat menjaga hutan menjadi aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat, pemerintah daerah dan pengelola hutan,” lanjutnya.

Pemerintah dapat mengembangkan skema insentif berbasis kinerja bagi masyarakat dan pengelola kawasan yang berhasil menjaga hutan dan mencegah kebakaran. Manfaat ekonomi dari karbon dan jasa ekosistem harus dapat dirasakan hingga ke tingkat masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Ke depan, negara harus lebih banyak berinvestasi sebelum api muncul. Masyarakat yang menjaga hutan harus mendapatkan manfaat ekonomi. Dengan begitu, hutan yang terjaga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hutan yang terbakar,” tutupnya.