Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengajukan usulan pemanfaatan kembali trase Bypass Bukittinggi yang sebelumnya direncanakan pemerintah sebagai solusi atas polemik pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Usulan ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan kemacetan di kawasan Padang Luar.

Andre menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Kamis (20/8/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah memahami adanya aspirasi masyarakat yang beragam terkait rencana pembangunan jalan tol.

Oleh karena itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus berupaya mencari opsi terbaik agar pembangunan tol dapat tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

“Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat,” kata Andre, Sabtu (22/8/2026).

Andre mengemukakan bahwa salah satu solusi yang didorong adalah memanfaatkan trase bypass yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase tersebut, yang telah ada selama puluhan tahun namun belum terealisasi karena terkendala pembebasan lahan dan pembangunan fisik, akan digunakan sebagai jalur tol.

“Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” ujarnya.

Pemerintah pusat bersama Hutama Karya akan didorong untuk membantu pembebasan lahan pada trase bypass tersebut. Rencananya, akan ada pembangunan jalan sepanjang sekitar 6 kilometer yang akan difungsikan sebagai akses keluar tol.

“Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu,” jelasnya.

Dengan skema ini, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat berjalan bersamaan. Bypass yang selama ini hanya sebatas rencana dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. “Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” tegasnya.

Keberadaan bypass ini juga diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak dapat direalisasikan, bypass ini dinilai dapat menjadi solusi pengalihan arus kendaraan.

“Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai,” ujarnya.

Untuk mematangkan rencana ini, Andre akan menggelar pertemuan pada 8 September 2026 yang melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Kami berencana tanggal 8 September akan mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran untuk membahas trase bypass yang sudah ada ini,” katanya.

Andre menyebut solusi ini sebagai langkah komprehensif yang dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, termasuk pembangunan tol, pembukaan akses bypass, dan penanganan kemacetan.

“Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, yang kedua bypass yang selama ini menjadi angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer,” ujarnya.

Ia berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam, serta optimistis proses pembangunan dapat segera dimulai.

“Kita masih berkeyakinan tahun ini prosesnya masih bisa dimulai. Kita tentu berharap akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun,” harapnya.

Andre menegaskan komitmennya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya untuk terus berkomunikasi dan melakukan sosialisasi demi mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

“Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan melihat berbagai alternatif solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada yang saya rasa sangat komprehensif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan trase bypass juga merupakan alternatif untuk menghindari kendala pembebasan lahan yang sering menghambat pembangunan infrastruktur.

“Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” tutup Andre.