Jurnal Indonesia — NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bersiap mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun 2026. Menjelang akhir kepemimpinannya, Guterres menyampaikan harapan besar agar PBB dapat terus menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan masa depan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

Masa kepemimpinan Guterres yang dimulai sejak 2017 akan resmi berakhir pada 31 Desember 2026 setelah menyelesaikan periode jabatan keduanya. “Dengan Sidang ke-81 Majelis Umum PBB sebagai kehadiran terakhir bagi saya sebagai Sekretaris Jenderal, saya memiliki harapan yang besar akan masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih damai berkat usaha-usaha yang terjadi di sini,” tulis Guterres melalui akun media sosial X miliknya, Rabu (9/9/2026).

Ia menegaskan, Majelis Umum PBB merupakan wadah utama tempat berbagai persoalan terbesar dunia dihadapi dan diselesaikan secara langsung melalui jalur diplomasi. Dalam kesempatan tersebut, Guterres juga menyampaikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, yang memimpin sebagai Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.

Agenda Kunci dan Pemilihan Sekjen Baru

Rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum PBB resmi dibuka di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (8/9/2026) waktu setempat. Pertemuan tingkat tinggi dan sesi Debat Umum dijadwalkan berlangsung pada 22-26 September 2026, serta berlanjut pada 28 September 2026.

Dalam forum tersebut, delegasi Rusia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov yang dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada 26 September 2026.

Salah satu agenda krusial dalam sidang kali ini adalah penyelesaian proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang baru. Mekanisme pencalonan telah bergulir dari sesi sebelumnya dan kini berada di bawah pengawalan Presiden Sidang Majelis Umum PBB. Selanjutnya, Dewan Keamanan PBB akan mengajukan calon pilihan untuk ditetapkan secara resmi oleh Majelis Umum PBB.

Pelaksanaan sidang tahun ini berlangsung di tengah tantangan finansial yang dihadapi PBB akibat keterlambatan pembayaran kontribusi keanggotaan dari beberapa negara anggota.

António Guterres pertama kali mengemban amanat sebagai Sekretaris Jenderal PBB ke-9 pada Januari 2017 dan kembali dipercaya untuk periode kedua pada 2022. Selama satu dekade masa kepemimpinannya, PBB dihadapkan pada eskalasi krisis global yang kompleks, mencakup perubahan iklim, pemulihan pascapandemi, serta meningkatnya ketegangan geopolitik antarnegara.

Transisi kepemimpinan di PBB pada akhir 2026 menjadi titik krusial bagi tatanan diplomasi multilateral. Pemilihan sosok Sekretaris Jenderal yang baru di tengah kendala anggaran organisasi menuntut hadirnya figur pemersatu yang mampu mereformasi kelembagaan sekaligus meredam ketegangan konflik global.