Jurnal Indonesia — JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Tujuannya agar program tersebut benar-benar selaras dengan kondisi riil masyarakat setempat. Marinus menekankan bahwa kebijakan nasional tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda.

Pernyataan ini disampaikan Marinus usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua telah memaparkan berbagai kendala dalam implementasi KDMP di wilayah Papua.

Marinus menilai beberapa layanan yang dirancang dalam program KDMP belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua. Ia mencontohkan sulitnya distribusi LPG 3 kilogram di sejumlah kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan minimnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.

“Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pembangunan koperasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik. Perhatian juga harus diberikan pada kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. Jika masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses, maka tujuan program tidak akan tercapai secara optimal.

Marinus mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasinya. Evaluasi ini penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berpendapat pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi serupa dengan Papua.

“Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Marinus.

Marinus berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan. Hal ini diharapkan agar Program Koperasi Desa Merah Putih mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.