Jurnal Indonesia — Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Lestari Moerdijat, mengungkapkan adanya kesenjangan kualitas yang signifikan antara pengelolaan Museum Nasional dengan museum-museum yang berada di daerah. Ia menekankan pentingnya Museum Nasional untuk berperan aktif dalam membangun jejaring dan ekosistem permuseuman di Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para pengelola museum daerah.

Menurut Lestari, meskipun Museum Nasional telah menunjukkan perkembangan positif dalam transformasinya, kemajuan ini perlu ditularkan ke seluruh daerah agar peningkatan kualitas museum dapat berjalan secara merata. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi X DPR RI yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/9).

“Gap antara museum nasional dengan museum di daerah itu besar sekali. Bagaimana dalam konteks sekarang kawan-kawan di pusat, dalam hal ini mungkin di museum nasional, ini mungkin tanggung jawab kita bersama dan ini juga catatan yang mungkin nanti masuk di dalam rekomendasi kita,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/9/2026).

Lestari menilai salah satu persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius adalah kemampuan SDM pengelola museum daerah. Keterbatasan ini, menurutnya, berdampak pada kemampuan daerah dalam mengelola anggaran revitalisasi, menyusun tata pamer yang menarik, hingga merangkai narasi museum yang berkualitas.

“Nah, saya tidak tahu bagaimana. Saya tadi bisik-bisik dengan teman-teman karena tidak ada dari pejabat, dari Kementerian, tapi mungkin nanti bisa disampaikan agar museum nasional bisa mengambil peran untuk membangun sebuah ekosistem permuseuman di Indonesia. Dan kemampuan para pengelola museum yang ada di pusat dengan di daerah itu jauh sekali,” ungkapnya.

Sebagai ilustrasi, Lestari memaparkan masalah yang ditemuinya saat mengelola museum di daerah pemilihannya. Ia mengamati bahwa ketika daerah menerima dukungan anggaran, keterbatasan pemahaman pengelola seringkali menyebabkan revitalisasi lebih terfokus pada pembangunan fisik semata, mengabaikan penguatan substansi museum, termasuk tata pamer dan narasi yang krusial.

Oleh karena itu, Lestari menilai mekanisme pendampingan dari institusi yang memiliki kapasitas, seperti Indonesian Heritage Agency, perlu diperkuat. Pendampingan ini dianggap vital agar pemerintah daerah mampu merancang pengembangan museum yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan kaidah pengelolaan yang tepat.

“Usulan untuk membentuk jejaring, saya kira nanti ini akan menjadi salah satu usulan yang akan disampaikan,” tuturnya.

Selain penguatan jejaring internal, Lestari juga mendorong peran serta komunitas dan media dalam upaya pelestarian museum serta situs cagar budaya. Ia berpendapat bahwa perhatian dari media dapat membangun kesadaran masyarakat luas, sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs yang rentan terhadap pencurian maupun perdagangan ilegal benda bersejarah.

“Paling tidak kalau media sudah mulai ikut berbicara di situs-situs tertentu, ada awareness dari masyarakat, dari pemerintah daerah, paling tidak kita juga bisa menjaga atau melakukan pengamanan sebelum kita mampu melakukan tindakan-tindakan yang lebih komprehensif lainnya,” pungkasnya.