Jurnal Indonesia — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memprioritaskan percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi sekitar 8.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin kualitas program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dijalankan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau Zulhas, menyatakan bahwa pembenahan legalitas kesehatan lingkungan dapur SPPG menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu makanan yang disajikan bagi para siswa.

“Ada 8.000 yang belum punya SLHS, itu yang perlu segera dirumuskan penyelesaiannya,” ujar Zulhas dalam konferensi pers usai rapat perbaikan tata kelola MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Zulhas menjelaskan bahwa penataan ribuan unit SPPG yang belum memiliki sertifikasi kelayakan ini merupakan bagian integral dari upaya pembenahan 27 ribu titik pelayanan yang sudah terdaftar.

Selain pemenuhan SLHS, rapat terbatas tersebut juga mengklasifikasikan unit pelayanan berdasarkan tingkat kesiapan operasional dan kondisi geografis daerah. Pemerintah menargetkan penataan titik pelayanan di kawasan Jawa dan Sumatra yang masih dalam tahap perizinan atau penyelesaian fisik dapat rampung dalam dua bulan.

Terkait penerapan SLHS pada kantin sekolah yang diusulkan untuk program MBG, Zulhas menegaskan pentingnya penyelesaian standar higiene yang ketat di SPPG. Hal ini perlu diselesaikan segera sebelum pemerintah memutuskan skema peran kantin sekolah.

“Ada 8.000 lebih yang di titik-titik (SPPG) di Jawa-Sumatera itu kita perlu waktu dua bulan, ya, caranya seperti apa nanti akan diselesaikan dalam satu bulan dan dua bulan tadi itu ya,” imbuhnya.