Jurnal Indonesia — Bekasi – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi langkah serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai berdialog untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Jenderal Sigit menilai dialog sejak dini merupakan cara terbaik untuk mencapai titik temu di tengah perbedaan kepentingan antara buruh dan dunia usaha.

Pernyataan ini disampaikan Jenderal Sigit saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (11/9/2026). Acara yang mengusung tema ‘Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi’ ini dihadiri oleh sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan.

Jenderal Sigit menyatakan kegembiraannya melihat pembahasan RUU Ciptaker diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, pola dialog seperti ini sangat penting untuk dipertahankan, mengingat isu-isu ketenagakerjaan seringkali kompleks dan berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan.

“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” ujar Jenderal Sigit di lokasi acara.

Kapolri menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara pekerja dan pengusaha adalah hal yang wajar. Hal terpenting, menurutnya, adalah menyelesaikan persoalan hubungan industrial melalui dialog dan musyawarah, tanpa mengorbankan hak-hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.

Jenderal Sigit menekankan pentingnya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut, terutama di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang memengaruhi dunia usaha serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya memandang pekerja sebagai tenaga kerja semata, tetapi sebagai mitra dan bagian dari keluarga besar perusahaan.

“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Di sisi lain, Kapolri juga menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap aman dan kondusif. Pemerintah, menurutnya, terus berupaya mendorong hilirisasi dan investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan baru. Indonesia dinilainya memiliki modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga pasar domestik yang luas.

Jenderal Sigit menambahkan bahwa potensi tersebut perlu didukung oleh kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat. Ia meminta perusahaan untuk tidak ragu melaporkan praktik premanisme dan pungutan liar kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti.

“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” imbuhnya.

Jenderal Sigit optimistis bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja akan memperkuat upaya hilirisasi di Indonesia, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai contoh konkret kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Kapolri berharap pekerja Indonesia di masa depan tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi strategis di perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkasnya.