Jurnal Indonesia — JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara buruh dan pengusaha demi menjaga iklim usaha serta perekonomian Indonesia. Ia mendorong kedua belah pihak untuk mengutamakan ruang dialog dalam menyelesaikan setiap permasalahan.

Penegasan ini disampaikan Kapolri saat menghadiri peresmian gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Menurutnya, buruh dan pengusaha memegang peranan sama penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Perkembangan pesat teknologi seperti otomatisasi, robotika, artificial intelligence, hingga Internet of Things (IoT) telah mengubah lanskap industri secara signifikan. Kapolri mengingatkan para pekerja untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja di masa depan.

“Kita harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari berdedikasi dalam produksi, industri, dan perdagangan. Namun, ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan pekerja harus sejalan dengan keberlangsungan dunia usaha serta daya saing bangsa.

Kapolri mengapresiasi komunikasi yang telah terjalin antara serikat pekerja, termasuk KSPSI AGN, dengan kalangan pengusaha, seperti Apindo. Ia melihat ruang dialog ini sebagai perkembangan positif yang memungkinkan pekerja dan pengusaha duduk bersama mencari solusi.

“Ini merupakan sebuah permulaan yang baik,” kata Kapolri. Ia berharap kesepakatan yang dicapai melalui dialog dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun hubungan industrial yang lebih harmonis di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri turut menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang telah menangani 324 perkara hubungan industrial sejak 2025 hingga saat ini, termasuk kasus yang melibatkan 1.062 buruh KSPSI AGN. Selain itu, 4.505 pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga telah difasilitasi untuk kembali bekerja.

Kapolri menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan mekanisme yang jelas. “Mari kita selesaikan persoalan melalui dialog. Mari kita jaga hubungan industrial agar tetap kondusif, karena pada akhirnya kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan kemajuan ekonomi nasional merupakan kepentingan kita bersama,” pungkasnya.