Jurnal Indonesia — Bekasi – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara harapan pengusaha untuk terus beroperasi dan meraih keuntungan, dengan hak buruh untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Keseimbangan ini dinilai krusial sebagai fondasi hubungan industrial yang adil dan iklim investasi yang kondusif.

Pesan ini disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (11/9/2026). Acara yang bertema ‘Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi’ ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan, serta perwakilan pemerintah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan pengelola kawasan industri.

Kapolri mengapresiasi penyelenggaraan konsolidasi oleh FSPMI dan semangat perjuangan buruh yang semakin mengedepankan dialog serta silaturahmi dengan pengusaha dan pemerintah. Ia mengakui bahwa perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial adalah hal yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban.

“Perlu diperoleh titik keseimbangan antara harapan pengusaha agar perusahaan terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan, serta harapan buruh untuk hidup sejahtera,” tegas Kapolri.

Ia menambahkan bahwa buruh seharusnya tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, melainkan sebagai aset, mitra, dan bagian integral dari perusahaan. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha dan pemenuhan hak-hak pekerja harus saling menguatkan. Perusahaan yang sehat akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, sementara tenaga kerja yang terlindungi, terampil, dan produktif akan memperkuat daya saing bisnis.

Dalam konteks global, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi dunia memberikan tekanan pada dunia usaha dan ketenagakerjaan. Situasi ini menuntut kolaborasi erat antara pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan menghindari konflik hubungan industrial yang merugikan semua pihak.

Kapolri juga mengapresiasi diskusi mengenai regulasi ketenagakerjaan yang diawali pertemuan antara serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Langkah ini dianggap sebagai contoh positif dalam mencari titik temu secara konstruktif, sambil tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dan melindungi hak-hak buruh.

Pemerintah terus mendorong hilirisasi dan investasi dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam serta pasar domestik Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pendidikan vokasi seperti SMK Mitra Industri, sangat penting agar pekerja Indonesia semakin kompetitif dan siap mengisi posisi manajerial serta strategis.

Kapolri mengajak seluruh pihak untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas investasi. Praktik pungutan liar, premanisme, dan gangguan keamanan lainnya diminta segera dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Polri. Dengan sinergi yang kuat, keseimbangan antara keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh diyakini dapat menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045.