Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera memanfaatkan dana bantuan dari Presiden yang telah disiapkan untuk penanganan pascagempa. Bantuan tersebut, yang merupakan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT), berjumlah total Rp 200 miliar, terdiri dari Rp 40 miliar untuk Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak.

“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Tito dalam keterangan resminya pada Senin (7/9/2026). Pernyataan ini disampaikan secara virtual saat Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tito menyoroti adanya kelambatan dalam realisasi penyaluran dana bantuan di beberapa daerah yang terkena dampak bencana. Oleh karena itu, percepatan dalam proses tersebut menjadi langkah krusial yang harus terus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan langsung dapat ditempuh dalam masa darurat ini, sesuai dengan surat edaran dan petunjuk penggunaan yang telah dikeluarkan.

Untuk memastikan kelancaran dan percepatan realisasi bantuan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim yang bertugas memberikan asistensi. Tujuannya adalah agar bantuan tersebut dapat segera tersalurkan dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok yang mungkin sulit dijangkau oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa infrastruktur dasar di NTT, seperti listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, secara umum telah kembali berfungsi normal. Meskipun demikian, masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kondisi ini dinilai membuat mobilitas orang dan barang di NTT menjadi relatif lebih mudah dibandingkan dengan penanganan bencana di wilayah lain.

Oleh karena itu, perhatian selanjutnya perlu difokuskan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Langkah penting lainnya adalah mempercepat pendataan bangunan yang mengalami kerusakan, baik rumah penduduk maupun fasilitas umum. Data kerusakan ini akan menjadi acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.

“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” jelasnya.

Dalam forum rapat tersebut, Tito juga merinci berbagai dukungan yang telah diberikan oleh Kemendagri kepada masyarakat terdampak. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah ditugaskan untuk membantu penerbitan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa. Hingga kini, sekitar 11.000 dokumen kependudukan penting telah berhasil diproduksi kembali.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk membantu menerbitkan kembali sertifikat tanah yang hilang. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memfasilitasi penerbitan ulang dokumen kendaraan seperti SIM, STNK, dan BPKB secara gratis bagi warga terdampak.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Bakom Pemerintah Muhammad Qodari, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Para kepala daerah dari Provinsi NTT juga turut bergabung secara virtual dalam diskusi tersebut.