Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan empat komponen utama pertumbuhan ekonomi untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap. Keberhasilan negara-negara maju dalam melewati fase tersebut umumnya didorong oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Penekanan ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Ia menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan jika perlu mencapai double digit, merupakan kunci utama untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Konsumsi Rumah Tangga sebagai Penopang Utama

Komponen pertama yang perlu diperkuat adalah konsumsi rumah tangga. Tingginya konsumsi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang kuat, yang secara langsung berkontribusi hampir 50 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa ketika masyarakat memiliki daya beli dan berbelanja, hal tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian, yang melibatkan peran pemerintah pusat maupun daerah.

Belanja Pemerintah Memicu Stimulan Sektor Swasta

Kedua, belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang peranan penting. Mendagri menekankan pentingnya memastikan realisasi belanja pemerintah berjalan sesuai target untuk meyakinkan bahwa uang negara beredar di masyarakat dan dapat menstimulan sektor swasta. Kemendagri secara berkala mengevaluasi realisasi belanja setiap daerah dan memberikan perhatian khusus serta pengingat bagi daerah dengan realisasi yang masih rendah, bahkan menurunkan tim untuk pemantauan.

Investasi Mendorong Lapangan Kerja dan Perputaran Uang

Komponen ketiga adalah investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, penambahan modal, serta peningkatan perputaran uang di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terus berupaya mempermudah dan mengundang investor untuk masuk ke daerah masing-masing.

Ekspor Lebih Tinggi dari Impor Menjamin Devisa

Keempat, nilai ekspor harus lebih tinggi daripada impor. Mendagri menilai pemerintah pusat dan daerah perlu mendorong pengusaha, produsen, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih berorientasi pada pasar ekspor. Pemda memiliki peran dalam mengidentifikasi dan mendorong sektor-sektor unggulan yang berpotensi menembus pasar internasional. Dengan surplus perdagangan internasional, Indonesia akan memiliki devisa yang cukup, sehingga angka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan di Kantor Staf Presiden (KSP) Popy Rufaidah.