Jurnal Indonesia — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat upaya pemerataan investasi pariwisata ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya di luar Jakarta dan Bali. Langkah ini bertujuan untuk memperluas manfaat ekonomi dari sektor pariwisata melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan hal tersebut dalam forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jumat (11/9/2026). Ia menyoroti bahwa realisasi investasi pariwisata Indonesia pada 2025 mencapai rekor Rp 73,56 triliun.

Saat ini, sekitar 76,5% investasi pariwisata masih terkonsentrasi di Jakarta dan Bali, dengan 75% di antaranya berupa pembangunan hotel dan restoran. “Karenanya kami saat ini melakukan diversifikasi investasi di destinasi prioritas lainnya di luar Bali dan Jakarta,” ujar Menpar Widiyanti.

Widiyanti menambahkan, peluang pemerataan investasi semakin terbuka seiring pergeseran pola perjalanan wisatawan yang tidak lagi hanya berpusat di Jawa dan Bali. Beberapa destinasi di luar kawasan tersebut menunjukkan pertumbuhan kunjungan yang kuat pada awal 2026. Kunjungan wisatawan ke Danau Toba, misalnya, tumbuh lebih dari 106%, sementara Lombok–Gili Tramena meningkat 72,1%. Labuan Bajo juga terus menunjukkan pertumbuhan kunjungan dan menjadi salah satu destinasi yang prospektif untuk pengembangan investasi pariwisata.

“Pemerintah memastikan kawasan wisata utama tersebut dalam kondisi aman dan siap menyambut pengunjung di tengah upaya pemulihan pascadampak bencana di wilayah Flores,” tegas Menpar.

Perkembangan positif ini ditopang oleh kinerja ekonomi pariwisata nasional. Kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata meningkat dari Rp 729,1 triliun pada 2022 menjadi Rp 1,14 kuadriliun pada 2025, dan ditargetkan mencapai Rp 1,19 kuadriliun pada akhir 2026. Pertumbuhan ini menjadi modal besar bagi Kemenpar bersama mitra strategis seperti Kadin Indonesia dan mitra internasional untuk terus bersinergi.

Pemerintah secara aktif mengundang investor asing dan mitra internasional untuk mengarahkan investasi ke 13 Destinasi Prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Investasi juga diarahkan pada sektor yang lebih beragam di luar hotel dan restoran, khususnya infrastruktur pendukung aksesibilitas seperti marina kapal pesiar, serta pengembangan daya tarik wisata baru. Diversifikasi ini diharapkan membentuk ekosistem pariwisata yang lebih kuat dan membuka lebih banyak peluang ekonomi daerah.

“Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas kemudahan, mulai dari pengurangan pajak penghasilan (tax allowance), insentif bagi industri padat karya, hingga pembebasan bea masuk untuk peralatan wisata dan yacht,” jelas Menpar Widiyanti.

Sumatera Barat Tawarkan Klaster Investasi

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi memaparkan potensi pengembangan sektor pariwisata di daerahnya. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan di Sumatra Barat telah mencapai 14,9 juta wisatawan nusantara, dengan pertumbuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman sebesar 17,57%. Sumatra Barat telah mengelompokkan tiga klaster peluang investasi: Mentawai dengan daya tarik wisata surfing kelas dunia; Padang dan Mandeh dengan wisata bahari dan MICE; serta Sawahlunto dengan wisata berbasis sejarah dan budaya.

“Kami mengajak para investor dan industri untuk datang dan melihat langsung potensi pengembangan pariwisata di Sumatra Barat termasuk hadir pada Indian Ocean High-Level Forum pada tahun depan sebagai bagian dari jejaring strategis kerja sama kawasan Samudra Hindia,” ujar Mahyeldi.

Peran Kadin dan Mitra Internasional

Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng memandang forum ini dapat mendorong kerja sama tidak hanya antar pemerintah (G to G), tetapi juga sektor swasta. Singapura dan Indonesia memiliki rekam jejak kerja sama panjang dalam memperkuat sektor pariwisata. Peningkatan konektivitas, salah satunya melalui Singapore Airlines yang menghubungkan 18 titik di Indonesia, telah mendatangkan lalu lintas wisatawan.

“Saya rasa peran pemerintah yang sebenarnya adalah bagaimana kita membangun ekosistem agar sektor swasta dapat berhasil,” kata Dubes Kwok Fook Seng, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi pelaku usaha. Duta Besar Italia untuk Indonesia Roberto Colaminè menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur non-fisik, seperti infrastruktur layanan dan hal-hal yang dibutuhkan wisatawan.

Ia mencontohkan potensi wisata bahari Indonesia yang tinggi membutuhkan infrastruktur penunjang seperti pos kesehatan dan keberadaan hyperbaric chamber untuk mendukung lokasi selam. “Selain itu dalam pengelolaan pariwisata berbasis budaya, seperti di Candi Borobudur, penting untuk tetap menjaga keseimbangan yang sempurna antara pelestarian situs, lingkungan, serta kenyamanan para wisatawan,” kata Dubes Roberto.

Potensi Konversi Menjadi Kedatangan Wisatawan

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady menyatakan, pariwisata menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling signifikan di tengah tekanan ekonomi global. Ia menekankan bahwa tantangan utama pariwisata Indonesia adalah bagaimana mengubah potensi alam dan budaya menjadi jumlah kedatangan wisatawan, lama tinggal, pengeluaran, investasi, lapangan kerja, dan kunjungan berulang. “Bukan lagi soal potensi, melainkan konversi,” ujarnya.

James berharap forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah dan Kadin untuk menggali ide dan peluang kolaborasi dengan mitra negara sahabat. “Satu karakteristik khusus lainnya dari pariwisata, ia menyentuh masyarakat dengan sangat cepat. Setiap investasi menciptakan lapangan kerja. Itulah mengapa kami percaya bahwa pariwisata layak mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dalam strategi pertumbuhan Indonesia,” kata James.

Monthly Economic Diplomatic Breakfast merupakan forum rutin bulanan Kadin Indonesia bersama para duta besar dan perwakilan negara sahabat, yang menjadi ruang diplomasi ekonomi untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi. Forum ini juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, dunia usaha, dan korps diplomatik untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia.