Jurnal Indonesia — Pemerintah Indonesia akan mengguyur pasar dengan tambahan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada periode Oktober hingga Desember 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi mitigasi untuk mengantisipasi lonjakan harga beras medium yang dikonsumsi masyarakat umum, terutama di tengah ancaman musim paceklik yang diperkirakan lebih parah akibat fenomena El Nino yang kuat.

Selain percepatan penyaluran beras SPHP, pemerintah juga mempercepat realisasi bantuan pangan untuk menstabilkan harga beras medium. Sementara itu, intervensi untuk mengatasi kenaikan harga beras premium dilakukan dengan menugaskan Perum Bulog untuk meningkatkan pasokan ke ritel modern.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan penambahan kuota penyaluran beras SPHP sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Sebelumnya, target kuota penugasan beras SPHP untuk Bulog berada di kisaran 828 hingga 888 ribu ton. Penambahan ini krusial mengingat musim kemarau tahun ini jauh lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, yang berpotensi mengurangi produksi padi secara signifikan.

“Situasi itu artinya kita masuk periode paceklik, yakni ketika produksi pertanian menurun karena tidak adanya panen. Kalau tahun lalu kita kemarau basah, masih ada hujan, sehingga kita masih bisa tanam padi, di pasaran masih ada suplai dari petani,” ungkap Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Minimnya produksi padi saat musim paceklik dapat mengurangi pasokan beras di pasar, sementara permintaan masyarakat tetap stabil. Kondisi ini berpotensi menekan harga beras. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota penyaluran beras SPHP kepada Bulog guna menjaga pasokan selama periode produksi petani yang terbatas.

“Ada 1 juta ton, catat 1 juta ton beras SPHP medium tambahan untuk Oktober, November, dan Desember. Karena ini enggak ada panen, musim kemaraunya panjang,” ujar Zulkifli Hasan usai memimpin rapat koordinasi pangan. Keputusan ini diambil bersama Menteri Pertanian dan Perum Bulog sebagai respons terhadap potensi penurunan pasokan beras dari petani.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Mentan/Kepala Bapanas), Andi Amran Sulaiman, turut mengonfirmasi penambahan 1 juta ton beras SPHP ke pasar untuk menghadapi dampak El Nino. Penambahan pasokan ini merupakan salah satu keputusan utama dalam rapat koordinasi tersebut.

“Kesimpulan rapat, semuanya aman. Produksi dan kebutuhan pangan kita aman. Untuk stabilisasi, yang pertama, SPHP kita tambah dan beras medium juga premium didorong masuk ke ritel-ritel. Kedua, beras pecah atau menir kita stop impornya. Ketiga, untuk menekan harga, operasi pasar besar-besaran. SPHP ditambah 1 juta ton, kemudian bantuan pangan dipercepat,” tandas Amran Sulaiman.

Sebelumnya, pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 7 September 2026, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa beras merupakan komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus. Meskipun inflasi beras tergolong rendah, level harganya sudah tinggi, rata-rata Rp15.653 per kilogram, dengan perubahan harga sebesar 0,52%.

“Harga beras medium dan premium di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di semua zona. Perubahan IPH (Indeks Perkembangan Harga) kadang terlihat rendah tapi level harganya sudah tinggi karena yang dibayar oleh konsumen adalah harga, ini kenapa beras masuk sebagai komoditas yang perlu menjadi perhatian karena level harganya tinggi,” kata Amalia.

Untuk mengatasi hal ini, Mentan telah meminta Bulog mempercepat distribusi beras, termasuk untuk kebutuhan jenis premium di jaringan ritel modern. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah menghentikan impor beras pecah (menir) sebanyak 380 ribu ton.

“Beras yang diimpor itu 380 ribu ton, beras pecah, itu kita stop. Dari Bulog 380 ribu. Alhamdulillah, jadi kita stop impor beras pecah, menir,” ujar Amran Sulaiman. Stok beras Bulog yang kualitasnya menurun akan dimanfaatkan untuk industri tepung guna tetap memiliki nilai ekonomi, sekaligus memperkuat hilirisasi pangan dan mengurangi ketergantungan impor.