Jurnal Indonesia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) daerah. Program perdana ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2027 dengan target membiayai 100 mahasiswa untuk menempuh pendidikan jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3) di 11 negara.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah dirancang untuk menampung 100 penerima beasiswa. “Yang LPDP ini sudah masuk pada anggaran dengan skema beasiswa. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3 di luar negeri. Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp99,9 sekian miliar yang diproyeksikan itu diterima untuk 100 orang penerima, tergantung nanti seleksi,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta pada Senin (27/7/2026).

Saat ini, Dinas Pendidikan DKI masih berkoordinasi intensif dengan LPDP pusat untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan program beasiswa luar negeri yang pertama kali diadakan oleh Pemprov DKI ini. Dari total 100 penerima yang ditargetkan, sebanyak 70 orang diproyeksikan untuk jenjang S2, sementara 30 sisanya untuk jenjang S3. “Kami terus berkoordinasi dengan LPDP pusat untuk proses pelaksanaannya karena memang ini baru pertama. Jadi diproyeksikan nanti untuk S2 70 penerima dan S3 30 penerima,” ungkap Nahdiana.

Negara tujuan studi dipilih berdasarkan kebutuhan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Program studi yang akan diambil oleh para penerima beasiswa juga akan disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI. “Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas,” jelas Nahdiana.

Sebelas negara yang menjadi destinasi program beasiswa ini meliputi Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, dan Rusia. Namun, Nahdiana menekankan bahwa daftar negara dan mekanisme pelaksanaan program masih dalam tahap pematangan bersama LPDP pusat serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Ini masih terus kami berkoordinasi dengan OPD terkait dan LPDP pusat. Jadi anggarannya sudah ada di rancangan 2027,” pungkasnya.