Jurnal Indonesia — Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mempersiapkan ribuan personel untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026. Kesiapan ini seiring dengan prediksi fenomena El Nino dan puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi antara Juli hingga September 2026.

Persiapan ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang digelar Polri bersama perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (30/7) itu dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri dan para kepala kepolisian daerah (kapolda) secara virtual. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa Polri telah menyiagakan kekuatan personel yang signifikan.

“Pada aspek kekuatan personel, Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total 58 ribu personel yang dimiliki secara nasional. Sementara itu, Korps Brimob Polri menyiagakan 23.360 personel dari total kekuatan sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat di lapangan,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, Polri telah melaksanakan 151 kegiatan apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, serta 2.850 kegiatan sosialisasi pencegahan yang melibatkan personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa di berbagai daerah. Selain itu, sebanyak 168.500 kegiatan patroli darat dan perairan telah dilakukan bersama berbagai unsur, termasuk TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat setempat.

Langkah-langkah antisipatif ini diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, termasuk penggunaan drone untuk mendeteksi dan memetakan titik api secara cepat dan akurat. Polri juga terus meningkatkan kesiapan personel, penguatan patroli terpadu, serta penyiapan sarana pendukung operasi di lapangan.

Irjen Isir menambahkan, Wakapolri menekankan pentingnya memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. “Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan apabila terjadi peningkatan eskalasi kebakaran, Polri menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan. Di bidang teknologi, Polri mengoperasikan sejumlah command center yang terhubung dengan sistem milik Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk memantau perkembangan titik panas secara real-time di wilayah Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Penggunaan kamera pengawas atau CCTV di pos pemantauan serta pengembangan drone produksi dalam negeri turut mendukung pemetaan wilayah rawan kebakaran. “Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla,” kata Isir.

Wakapolri juga memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pendataan ulang terhadap embung, waduk, kanal, dan sumur bor yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air saat terjadi kebakaran. Mabes Polri telah menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda maupun kapolres untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Sementara itu, dari seluruh armada udara yang dimiliki Polri, empat helikopter saat ini memiliki kemampuan water bombing dan akan dioptimalkan untuk mendukung proses pemadaman di wilayah-wilayah prioritas yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Berdasarkan data yang ada, luas lahan yang terdampak karhutla saat ini mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan jumlah titik panas tertinggi tercatat berada di Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

“Bapak Wakapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran agar terus memperkuat langkah mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine. Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan karhutla dapat berjalan secara lebih efektif,” tutup Isir.