Jurnal Indonesia — JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sejumlah proyek strategis di ibu kota kini dapat berjalan tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini dimungkinkan berkat adanya kepercayaan yang tinggi dari para pengusaha kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa berbagai proyek yang sedang berjalan saat ini dibiayai melalui skema pendanaan kreatif atau creative financing. Skema ini mencakup pemanfaatan Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan kerja sama langsung dengan pihak swasta.

“Banyak orang yang menanyakan ke saya, ‘Kenapa kok KLB bisa?’ Ya karena ada trust. Karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis,” ujar Pramono dalam acara silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Menurut Pramono, kepercayaan tersebut memungkinkan Pemprov DKI mengajak pihak swasta untuk membiayai proyek-proyek ruang publik dan infrastruktur tanpa menyentuh APBD. Ia mencontohkan revitalisasi Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp 135 miliar. Proyek ini sepenuhnya didanai oleh mitra swasta, dengan penambahan nama perusahaan sebagai bentuk apresiasi.

“Contohnya Semanggi. Namanya tetap Taman Semanggi, hanya ditambah by name perusahaan. Dengan begitu saja itu sudah bayar Rp 135 miliar dan akan mengubah wajah Taman Semanggi,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Bundaran HI dengan jaringan MRT juga tidak menggunakan APBD. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan jalur pedestrian tapak di kawasan Dukuh Atas, yang dirancang untuk mengintegrasikan enam moda transportasi utama.

Proyek di Dukuh Atas yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 350 miliar ini juga dibiayai di luar APBD. Pramono merinci, strategi pendanaan alternatif ini ditempuh agar alokasi APBD dapat lebih difokuskan pada program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“APBD-nya untuk apa? Untuk KJP, KJMU, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pramono menambahkan bahwa skema creative financing juga diimplementasikan melalui pemberian hak penamaan (naming rights) pada sejumlah fasilitas publik, termasuk halte TransJakarta. Ia menilai langkah ini tidak hanya mempercantik fasilitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“Maka kalau diperhatikan, sekarang ini hampir semua halte ada namanya. Begitu halte ada namanya, apakah Cimory atau apa pun, ada pajak bagi Pemda DKI Jakarta,” ungkapnya.

Pramono menegaskan, pendekatan ini menjadi salah satu cara Pemprov DKI untuk terus menjaga momentum pembangunan di tengah situasi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp 15 triliun.