Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengajukan usulan pemanfaatan trase Bypass Bukittinggi yang sebelumnya telah direncanakan untuk mengatasi aspirasi masyarakat terkait pembangunan jalan tol di Sumatera Barat. Opsi ini diharapkan dapat menjadi solusi atas polemik pembangunan tol dan rencana flyover Padang Luar.

Andre Rosiade menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan Jembatan Gantung Koto Rawang di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Menurutnya, pemerintah memahami adanya dinamika pro dan kontra di masyarakat terkait rencana pembangunan jalan tol. Oleh karena itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan PT Hutama Karya (HK) terus berupaya mencari alternatif terbaik.

“Kita memahami, kita mendengarkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Untuk itu pihak Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan juga Hutama Karya mencoba mencari alternatif terbaik bagaimana jalan tol ini bisa tetap kita eksekusi, tapi bisa memenuhi harapan masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat,” kata Andre, Sabtu (22/8/2026).

Solusi yang didorong adalah dengan memanfaatkan trase bypass yang sudah dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Trase ini, yang selama puluhan tahun belum terealisasi karena kendala pembebasan lahan dan pembangunan fisik, akan diintegrasikan dengan rencana pembangunan tol.

“Kami ada solusi, karena trase itu sudah ada. Nanti tol ini akan kita dorong melewati trase tol. Jadi exit tol Bukittinggi itu nanti mempergunakan trase bypass yang ada,” jelas Andre.

Pemerintah pusat bersama Hutama Karya didorong untuk membantu pembebasan lahan trase bypass tersebut. Terdapat rencana pembangunan jalan sepanjang sekitar 6 kilometer yang juga akan difungsikan sebagai akses keluar tol.

“Untuk membebaskan lahan bypass yang sudah ada trase, tapi belum dibebaskan oleh pemerintah provinsi, itu nanti akan menggunakan dana pembebasan lahan tol. Kita akan bebaskan tambahan jalan itu sekitar 6 kilometer dan kita bangunkan langsung bypass itu,” ujarnya.

Dengan skema ini, Andre menilai pembangunan tol dan bypass dapat berjalan simultan. Bypass yang sebelumnya hanya sebatas rencana, kini dapat diwujudkan sekaligus menjadi bagian dari akses tol. “Jadi dapat dua. Tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” tegasnya.

Keberadaan bypass ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan nasional, termasuk kawasan Padang Luar. Jika pembangunan flyover Padang Luar tidak memungkinkan, bypass ini dinilai dapat menjadi alternatif pengalihan arus kendaraan.

“Sehingga meskipun flyover Padang Luar tidak dibangun, kalau bypass ini bisa kita bangun, karena trase-nya sudah ada, insyaallah kemacetan bisa kita urai,” ujarnya.

Untuk mematangkan rencana ini, Andre Rosiade akan menggelar pertemuan pada 8 September 2026. Rencananya, pertemuan tersebut akan melibatkan Kepala Balai Jalan Nasional, Hutama Karya, Pemerintah Kabupaten Agam, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Kami berencana tanggal 8 September akan mengundang Pak Andi sebagai Kepala Balai Jalan Nasional, kemudian Hutama Karya, Bupati Agam dan jajaran, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan jajaran untuk membahas trase bypass yang sudah ada ini,” katanya.

Andre menyebut solusi ini sebagai langkah komprehensif yang dapat menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus, termasuk pembangunan tol, pembukaan akses bypass, dan penanganan kemacetan.

“Ini sekali mendayung, dua-tiga pulau terlewati. Kita mendapatkan solusi soal tol, yang kedua bypass yang selama ini menjadi angan-angan bisa kita bebaskan lahannya dan kita bangunkan enam kilometer,” ujarnya.

Dia berharap rencana tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Agam. Andre optimistis proses pembangunan dapat segera dimulai.

“Kita masih berkeyakinan tahun ini prosesnya masih bisa dimulai. Kita tentu berharap akhir tahun ini persiapan sudah dimulai sehingga awal tahun bisa dimulai dibangun,” harapnya.

Andre Rosiade menegaskan komitmennya bersama Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya untuk terus berkomunikasi dan melakukan sosialisasi demi mencari formula terbaik bagi pembangunan jalan tol di Sumatera Barat.

“Kita kerja terus, sosialisasi di lapangan, berkomunikasi di lapangan dan melihat berbagai alternatif solusi. Alhamdulillah, solusi sudah ada yang saya rasa sangat komprehensif,” katanya.

Ia menambahkan, pemanfaatan trase bypass ini juga menjadi alternatif untuk menghindari persoalan pembebasan lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan infrastruktur. Pendanaan akan bersumber dari dana pembebasan lahan tol.

“Kalau menunggu APBN kan lama. Ini ada dana pembebasan lahan tol, itu yang kita akan pakai. Jadi dapat dua nih, tolnya dapat, bypass-nya pun dapat,” tutup Andre.