Jurnal Indonesia — JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, resmi meluncurkan dua karya terbarunya. Buku-buku ini merangkum jejak kariernya yang panjang di berbagai bidang, mulai dari politik, hukum, ketatanegaraan, hingga dunia pendidikan.

Dua buku yang diluncurkan adalah ‘Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen’, yang merupakan buku ke-38 karya Bamsoet, dengan prolog dan epilog ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Buku kedua berjudul ‘Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran’, karya jurnalis senior Kompas, J. Osdar.

Kedua karya ini memiliki nilai penting karena menyajikan pengalaman politik dan perspektif akademik dalam satu pembahasan. Buku karya Bamsoet lahir dari pengalamannya sebagai legislator sekaligus dosen, sementara buku karya J. Osdar mengulas bagaimana pengalaman panjang Bamsoet di parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kepemimpinan lembaga negara ditransformasikan menjadi pengabdian di bidang pendidikan.

Peluncuran buku ini menegaskan bahwa perjalanan politik dan akademik dapat saling memperkaya. Pengalaman di parlemen memberikan wawasan empiris mengenai proses pembuatan keputusan negara, sementara lingkungan akademik menyediakan ruang untuk menguji pengalaman tersebut melalui teori, riset, dan pemikiran kritis.

“Menulis buku bagi saya bukan sekadar catatan perjalanan pribadi. Buku menjadi cara untuk mendokumentasikan gagasan, membuka ruang perdebatan, dan mewariskan pengalaman kepada generasi berikutnya,” ujar Bamsoet dalam keterangannya pada Jumat (11/9/2026), merujuk pada acara peluncuran yang digelar di Parle Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/9) malam.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa buku ‘Politik Hukum Konstitusi: Menjembatani Teori Akademis dan Realitas Parlemen’ membahas berbagai persoalan strategis yang relevan dengan ketatanegaraan Indonesia. Isu-isu yang diangkat meliputi rekonstruksi tata negara, proses pembentukan undang-undang, hubungan pemerintah dengan DPR, etika politik dan hukum, kedaulatan digital, hingga kepemimpinan strategis Indonesia di kancah internasional.

Sebagai Ketua MPR RI ke-15, Bamsoet menilai tantangan ketatanegaraan Indonesia semakin kompleks. Perubahan teknologi, transformasi ekonomi digital, kejahatan berbasis kecerdasan buatan, dinamika geopolitik, serta pergeseran pola hubungan negara dan masyarakat menuntut hukum untuk terus beradaptasi.

Ia menambahkan, hukum yang kaku berisiko tertinggal dari perkembangan masyarakat, sementara politik tanpa koridor hukum dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. “Politik tanpa landasan hukum yang jelas berisiko melahirkan kesewenang-wenangan. Sebaliknya, ilmu hukum tata negara yang mengabaikan kenyataan lapangan hanya akan menjadi pengetahuan yang jauh dari kehidupan dan tidak berguna,” tegas Bamsoet.

Pengalaman empat periode di parlemen, menurut Ketua DPR RI ke-20 ini, mengajarkan bahwa perbedaan pandangan adalah bagian integral dari proses demokrasi. Perdebatan dalam penyusunan undang-undang seharusnya diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang lebih baik, bukan sebagai hambatan. Tantangannya adalah mengelola perbedaan kepentingan melalui argumentasi, mekanisme konstitusional, dan mengutamakan kepentingan publik.

“Di balik setiap undang-undang terdapat proses politik, tarik-menarik kepentingan, tuntutan masyarakat, perkembangan ekonomi dan teknologi, serta kebutuhan negara untuk menemukan titik keseimbangan. Karena itu, pengalaman empiris di parlemen penting dibawa ke ruang akademik agar teori hukum tetap relevan dengan persoalan nyata,” ujar Bamsoet.

Mengenai buku ‘Dari Senayan ke Ruang Kuliah: Jejak Kepemimpinan dan Pemikiran’ karya J. Osdar, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan bahwa buku tersebut merekam transformasi perjalanannya dari seorang jurnalis, pengusaha, aktivis organisasi, politisi, pimpinan lembaga negara, hingga pendidik. Jika perjalanan Bamsoet sebagai anggota DPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua MPR RI telah banyak disorot publik, buku J. Osdar menggali sisi lain dari perjalanan tersebut, yaitu bagaimana pengalaman politik dan kepemimpinan dibawa ke lingkungan akademik.

Perjalanan ini tercermin dari keterlibatan Bamsoet dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk perannya sebagai pendiri Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) serta dosen pascasarjana di berbagai universitas seperti Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, Universitas Terbuka, dan Universitas Jayabaya.

“Memasuki dunia pendidikan dapat sejalan dengan pengabdian di dunia politik. Pengalaman yang diperoleh dari parlemen, organisasi, dunia usaha, dan kehidupan berbangsa dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menilai pendidikan memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi yang mampu memahami persoalan bangsa secara utuh. Mahasiswa hukum, misalnya, tidak hanya perlu memahami undang-undang dan teori ketatanegaraan, tetapi juga harus mengerti bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, masyarakat, teknologi, dan perubahan global.

“Karena itu, pengalaman praktis perlu dihadirkan ke dalam ruang akademik. Sebaliknya, dunia politik juga membutuhkan masukan akademik agar setiap kebijakan memiliki pijakan teoritis, konstitusional, dan argumentasi yang kuat,” ujar Bamsoet.

Peluncuran kedua buku ini menambah panjang daftar karya literasi Bamsoet. Sejak buku pertamanya, ‘Rahasia Sukses dan Biografi Pengusaha Indonesia’ pada 1988, hingga karya terbarunya pada 2026, tema yang diangkat terus berkembang seiring perjalanan bangsa dan pengalaman pribadi penulisnya.

Pada periode awal (1988-1998), tulisan Bamsoet banyak berfokus pada jurnalistik, kepemudaan, mahasiswa, organisasi, dunia usaha, dan ekonomi. Di antaranya adalah karya-karya seperti ‘HIPMI, Pengusaha Pejuang’, ‘Mahasiswa dan Lingkaran Politik’, serta ‘Masa Depan Bisnis Indonesia 2020/Ekonomi Indonesia 2020’.

Memasuki dekade 2010-an, tema bukunya semakin mendalam pada politik nasional dan parlemen, mencakup isu-isu seperti ‘Skandal Gila Bank Century’, ‘Perang-Perangan Melawan Korupsi’, hingga ‘Republik Galau: Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal’. Karya-karya ini mencerminkan perhatian Bamsoet terhadap persoalan pemerintahan, hukum, korupsi, dan demokrasi.

Saat memimpin DPR RI dan MPR RI, fokus bukunya bergeser pada isu-isu kelembagaan negara, demokrasi, ideologi, haluan negara, serta masa depan ketatanegaraan Indonesia. Lahirlah karya seperti ‘DPR Adem di Bawah Bamsoet’, ‘Jurus 4 Pilar: Merangkul Milenial Menjaga Suhu Politik’, dan ‘Negara Butuh Haluan’.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian Bamsoet semakin terpusat pada persoalan konstitusi dan desain ketatanegaraan. Karya-karya seperti ‘PPHN Tanpa Amendemen dan Haluan Negara Menuju Indonesia Emas’ (2023), ‘Konstitusi Butuh ‘Pintu Darurat” (2024), dan ‘Legacy MPR RI Periode 2019-2024: Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara’ lahir dalam periode ini.

Pada 2025, ia menerbitkan ‘Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan’ dan ‘Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR’. Sebelum peluncuran buku terbarunya di 2026, Bamsoet telah melakukan peluncuran buku ke-37 berjudul ‘1001 Gagasan untuk Golkar: Panduan Eksekusi Strategi Politik, Organisasi, dan Pengabdian’.

Selain itu, Bamsoet juga menerbitkan karya dwibahasa ‘Save People Care For Economy’ melalui Amazon pada 2020. Di lingkungan akademik, ia menulis buku ajar ‘Politik Hukum dan Kebijakan Publik’ serta ‘Pembaruan Hukum’ pada 2024.

Perjalanan hidup Bamsoet juga telah didokumentasikan oleh kalangan jurnalis dalam berbagai buku biografi, mulai dari ‘Dari Wartawan ke Senayan’ (2018) hingga ‘Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan’ (2025).

Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Yorrys Raweyai, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, serta Wakabareskrim Polri Nunung Syaifuddin.

Turut hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda Raffi Ahmad, Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Mantan Menkumham Yasona Laoly, Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Sharif Cicip Sutardjo, Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Nanan Soekarna, Mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, Mantan Menteri Perumahan dan Pemukiman Theo L. Sambuaga, serta Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dan mantan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Selain itu, hadir pula anggota DPR Robert Kardinal, Ahmad Basarah, Aboe Bakar Al Habsyi, Dave Laksono, Aria Bima, serta tokoh publik lainnya seperti Melly Goeslaw, Anto Hoed, Juniver Girsang, Hariman Siregar, Akbar Faisal, E.E. Mangindaan, Murad Ismail, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, James Riady, Jerry Hermawan Lo, Raja Sapta Oktohari, dan Bambang Sutrisno.