Jurnal Indonesia — JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa penyaluran bantuan untuk rumah korban bencana di Sumatera yang mengalami kerusakan ringan dan sedang hampir rampung. Bantuan ini diberikan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai menghadiri rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/9/2026). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

“Tadi kita membahas mengenai pembangunan hunian tetap bencana Sumatera. Ada dua yang mengerjakan, yaitu dari BNPB kalau in situ di tanahnya sendiri. Dan itu untuk pemberian bantuan pun yang Rp15 juta, Rp30 juta, hampir semua laporan yang masuk ke saya hampir semuanya sudah dibayarkan, yang rusak ringan dan sedang,” ujar Tito kepada wartawan.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga turut membantu dalam pembangunan rumah yang rusak berat. Pembangunan ini dilakukan di lokasi yang sama dengan rumah sebelumnya dan telah terbangun di tiga provinsi yang terdampak bencana.

“Yang berat in situ BNPB juga sudah bekerja. Saya tahu sudah ratusan rumah yang dibangunkan di tiga provinsi, kabupaten,” katanya.

Untuk rumah yang mengalami relokasi, Pemerintah Daerah (Pemda) telah menyiapkan lokasi rumah baru. Relokasi ini mencakup rumah-rumah yang terbawa arus sungai atau masuk ke jurang.

“Khusus yang di kompleks relokasi mereka karena terbawa arus misalnya, atau masuk jurang, nah itu dibangunkan relokasi, tanah disiapkan pemda,” jelas Tito.

Pemerintah memang menyalurkan bantuan renovasi rumah sebesar Rp15 juta untuk kategori rusak ringan dan Rp30 juta untuk kategori rusak sedang bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Selain bantuan renovasi, pemerintah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang.

Pemerintah juga memberikan pilihan bagi warga terdampak yang memilih untuk tinggal sementara bersama keluarga atau kerabat sembari menunggu pembangunan hunian tetap selesai.

“Ada yang mungkin hunian sementara, (di)siapkan. Ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, (namun) ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” ujar Tito dalam keterangannya pada Senin (29/12/2025).