Jurnal Indonesia — Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan perbaikan signifikan pada program makan bergizi gratis (MBG), khususnya di wilayah Indonesia Timur yang kerap dilanda konflik. BGN tengah merancang berbagai opsi mekanisme distribusi yang efektif untuk daerah-daerah rawan konflik.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa perbaikan ini akan difokuskan pada area yang membutuhkan perhatian mendesak. “Terkait Papua 1% dan lain-lain, dan semua, nggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ,” ungkap Sudaryono dalam sebuah jumpa pers di BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7/2026).

Ia menambahkan bahwa BGN akan melakukan klasifikasi prioritas program berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. “Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki. Jadi ada masalah itu kan ada yang penting, genting, genting nggak penting, nggak penting tapi genting, ya nggak penting dan nggak genting. Jadi kita ini aja, kita klasifikasi dari sisi itu ya,” jelasnya.

Untuk memastikan MBG sampai ke tangan penerima di daerah rawan konflik, BGN akan menjalin kerja sama erat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemanfaatan fasilitas seperti gereja juga akan dioptimalkan untuk mendukung proses distribusi.

“Tadi yang Papua saya tambahkan, ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” papar Sudaryono.

Sudaryono menegaskan bahwa anak-anak Indonesia, terutama yang berada di wilayah konflik dan daerah terpencil, sangat memerlukan asupan gizi yang memadai melalui program MBG. Oleh karena itu, BGN menempatkan distribusi program ini sebagai prioritas utama dengan melibatkan aparat keamanan.

“Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan, rawan konflik. Daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” tutupnya.