Jurnal Indonesia — JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong agar pembangunan sistem ketahanan bencana terintegrasi sejak tahap awal perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan respons saat bencana terjadi, melainkan harus dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko bencana secara proaktif.

“Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design,” ujar Bima dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026). Pernyataan ini disampaikan Bima saat Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Bima menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap bencana memerlukan upaya pengurangan risiko yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pembangunan memiliki potensi untuk meningkatkan atau justru mengurangi risiko bencana.

Meskipun Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda), Bima menilai keberadaan institusi tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang mampu menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.

“Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri,” kata Bima.

Ia melanjutkan, penguatan tersebut harus diarahkan pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan, tata ruang, penganggaran, informasi risiko, dan kesiapan kelembagaan. Mitigasi, menurutnya, seharusnya dipandang sebagai investasi untuk melindungi hasil pembangunan dari dampak bencana, bukan sebagai tambahan biaya.

“Resilience cannot depend on emergency coordination. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan langkah-langkah darurat saja. Jadi semua harus terjadi, semua harus dilakukan, semua harus direncanakan sebelum disaster terjadi,” tegas Bima.

Oleh karena itu, Bima mendorong pengambilan keputusan pembangunan untuk menggunakan informasi kebencanaan secara terpadu. Informasi tersebut meliputi peta risiko, informasi cuaca, sistem peringatan dini, dan kondisi wilayah. Upaya ini juga perlu melibatkan peran aktif Pemda, masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan agar ketahanan bencana dapat dibangun sesuai dengan karakteristik unik setiap wilayah.