Jurnal Indonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui bahwa implementasi Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN) masih menghadapi tantangan. Pemodelan terkait pengeluaran masyarakat dalam sistem ini masih mencatat tingkat kesalahan atau eror sebesar 23%. Meskipun demikian, BPS menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pemutakhiran guna menghasilkan data tunggal yang akurat.

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menyampaikan hal ini dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pada Jumat (11/9/2026). Ia menjelaskan bahwa tingkat eror pada model matematis DTSEN saat ini berada di kisaran 23%, yang dikenal sebagai ‘inclusion-exclusion error’. Angka ini menunjukkan proporsi data yang seharusnya masuk atau keluar dari kategori tertentu.

“Itu terbukti ada statistiknya bahwa awal DTSEN yang dilakukan (eror) sekitar 37% kemudian makin lama makin turun. Saat ini, untuk model matematisnya itu (eror) sekitar 23% itu disebut inclusion-exclusion error. Berapa yang seharusnya keluar, yang keluar seharusnya di dalam atau inclusion-exclusion error sekitar 23%,” jelas Setia.

Setia merinci beberapa faktor penyebab kesalahan dalam pengumpulan data DTSEN. Pertama adalah keterbatasan anggaran yang seringkali membuat target pendataan melebihi kuota yang tersedia. Kedua, kendala dalam proses bisnis seperti masalah pembayaran, tantangan geografis di lapangan, potensi korupsi dana, hingga praktik ‘elite capture’ di mana manfaat data dikuasai oleh pihak berpengaruh. Ketiga, terjadinya kesalahan klasifikasi desil yang berakibat pada data yang tidak mutakhir dan tidak akurat.

BPS bersama kementerian/lembaga terkait terus berupaya meminimalisir kesalahan data dalam penyusunan DTSEN, mengingat peran vitalnya dalam kebijakan pemerintah, khususnya pembagian bantuan sosial. “Kami bersama Kementerian Sosial dan kementerian lain mencoba meminimalisir error yang disebabkan oleh data dan model. Bagaimana model itu tetap bisa improve, agar data yang akurat dan akhirnya bisa digunakan. Ini menjadi tugas kita semua,” ujar Setia.

Data BPS per 3 Februari 2025 mencatat 93.025.360 catatan keluarga untuk DTSEN. Angka ini terus berkembang, dan per 10 Juli 2026 telah diperbarui menjadi 95.980.577 catatan keluarga, menunjukkan peningkatan sebesar 33,13%.

DTSEN merupakan hasil integrasi dari tiga sumber data utama: Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). BPS mengidentifikasi bahwa ketiga sumber data ini belum sepenuhnya padan (‘matching’) karena perbedaan cakupan dan ketersediaan variabel. Regsosek memiliki cakupan 100% keluarga dengan variabel kesejahteraan yang lebih lengkap. P3KE juga mencakup 100% keluarga dan menyediakan pengelompokan desil nasional. Sementara itu, DTKS hanya mencakup 48% keluarga sasaran dengan variabel kesejahteraan yang sangat minim.

Pembaruan data DTSEN dilakukan secara berkala karena informasi keluarga bersifat dinamis. Pemutakhiran data melibatkan tiga langkah utama. Pertama, integrasi data dari kementerian/lembaga pemerintah yang secara mandiri memelihara dan memperbaiki data administratif sesuai mandatnya. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam DTSEN untuk memperkaya informasi sosial ekonomi keluarga. Kedua, melalui survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mengumpulkan informasi sosial ekonomi komprehensif dari rumah tangga di seluruh Indonesia, yang juga mendukung pengembangan model uji kemampuan ekonomi tidak langsung (‘Proxy Means Testing’/PMT). Ketiga, melalui Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendukung pemutakhiran data keluarga dan pengumpulan informasi sosial ekonomi secara lebih luas.

“Salah satu yang di-ranking adalah pengeluaran, kenapa kita tidak dapat me-ranking pendapatan. Karena kita tidak memiliki data pendapatan. Dari data pengeluaran tersebut kita bisa melakukan pe-rankingan dan ini terkait kondisi ekonomi,” pungkas Setia, menjelaskan dasar pemeringkatan yang dilakukan.