Jurnal Indonesia — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang selamanya. Doli menilai gestur AHY tersebut seperti memberikan sinyal kesiapan untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli kepada wartawan, Senin (7/9/2026).

Kendati demikian, Doli menyoroti posisi AHY yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan. Ia memandang pernyataan AHY seolah memberikan sinyal kuat untuk menjadi pesaing di pilpres mendatang.

“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang,” ujar Doli.

Doli mengingatkan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang luar biasa dan situasi masyarakat juga tidak mudah. Ia menekankan bahwa AHY, sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya ikut bertanggung jawab atas situasi yang dihadapi.

“Kesulitan yang dihadapi rakyat adalah tanggung jawab kita semua. Pemerintah, DPR, dan juga partai politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Fenomena seperti itu semakin menguatkan bahwa ternyata ‘magnet’ Pilpres 2029 tak bisa terhindarkan lagi dan semakin terbuka. Sepertinya beberapa kekuatan sudah mulai pasang kuda-kuda,” ungkap dia.

Ia menyinggung soal pihak lain yang sudah menunjukkan poros politik menjelang Pemilu 2029, seperti Ketua Umum Projo Budi Arie. Doli kemudian berbicara terkait poros ‘Cikeas’ yang mulai dibangun saat ini.

“Bila beberapa waktu lalu, Budi Arie, yang mewakili satu ‘poros politik’ (Solo), sudah terang benderang menyatakan kesiapannya, sekarang kita menyaksikan satu lagi ‘poros politik’ (Cikeas) ikut memberikan sinyal yang kuat. Padahal kedua poros ini sedang bersama-sama berada ‘satu kapal’ di dalam pemerintahan,” kata dia.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menegaskan bahwa Golkar menghormati setiap langkah politik yang diambil oleh partai lain, karena itu adalah hak otoritas masing-masing partai.

“Memang menjadi agak unik, bila dalam waktu dekat, salah satu ‘poros politik’ penting lain (Teuku Umar), tidak kunjung menyatakan siap bertarung pada Pilpres 2029. Buat kami, Partai Golkar, tentu kami menghormati apa yang menjadi agenda, sikap, keputusan, dan langkah setiap partai politik,” kata dia.

“Itu adalah kedaulatan dan otoritas masing-masing partai politik. Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” imbuhnya.

Pernyataan AHY

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengungkap pengalaman partainya dalam kancah politik yang sempat mengalami kemenangan dan kekalahan. Baginya, hal itu menjadi pelajaran nyata bahwa Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi.

“Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Ia kemudian menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yakni pada saat 10 tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. AHY pun mengingat bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.

“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” jelas AHY.

“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” imbuhnya.