Jurnal Indonesia — Jakarta – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda Kalimantan. Ia menekankan bahwa kebakaran gambut telah menjadi bencana tahunan yang memerlukan perhatian serius.

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya keras dalam pemadaman. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat di Kalimantan,” ujar Sultan dalam keterangan resminya pada Sabtu (22/8/2026).

Sultan menyoroti dampak langsung karhutla terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kualitas udara yang sehat. Ia mengungkapkan bahwa DPD RI memberikan perhatian khusus terhadap bencana ini, mengingat banyaknya laporan warga yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Kami menerima informasi bahwa sudah banyak warga yang terdampak ISPA. Kondisi ini tentu akan memengaruhi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Sultan mendorong pemerintah, melalui BRG, untuk segera merancang agenda nasional yang fokus pada restorasi ekosistem gambut secara intensif. Ia berpendapat bahwa peran BRG harus ditingkatkan.

“Sehingga peran BRG perlu diperkuat, tentunya dengan berkolaborasi bersama semua pihak terkait. Ke depannya, kami berharap potensi ekosistem gambut dapat dieksplorasi lebih lanjut sebagai sumber energi, lahan pertanian, maupun untuk budidaya perikanan dan tambak,” tutupnya.

Berdasarkan data yang ada, karhutla memang terjadi di wilayah Kalimantan. Terdapat 3.759 titik panas atau hotspot terpantau di Kalimantan Barat, dengan Kabupaten Ketapang menjadi area dengan sebaran hotspot terbanyak. Sementara itu, kualitas udara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sempat memasuki zona tidak sehat dengan konsentrasi Particulate Matter (PM2.5) menembus 290,2 mikrogram per meter kubik pada Jumat (21/8) pagi, dan tercatat ada 132 kasus ISPA.