Jurnal Indonesia — Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengumumkan rencana rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta para kepala daerah di masa reses pada 30 Juli 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah reformulasi berbagai aspek terkait fiskal daerah, termasuk transfer keuangan daerah (TKD) dan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Rapat yang dijadwalkan pagi hari ini bertujuan untuk memetakan daerah-daerah yang paling membutuhkan relaksasi kebijakan TKD. “Kita akan melihat klasterisasi daerah mana saja yang sangat urgent, urgent, dan yang memiliki kemandirian fiskal. Sehingga yang sangat urgent dan urgent itu memerlukan relaksasi kebijakan TKD,” jelas Rifqinizamy kepada wartawan pada Kamis (29/7/2026).

Selain itu, pembahasan juga akan mencakup reformulasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Komisi II DPR berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus lain dalam rapat ini adalah mengenai nasib ASN PPPK di daerah. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi II DPR, terdapat sekitar 39 kabupaten/kota yang memerlukan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menggaji ASN PPPK. “Kita sudah memiliki data lebih kurang 39 kabupaten/kota yang setelah dilakukan berbagai exercisement mau tidak mau harus mendapatkan perbantuan dari APBN,” ungkap Rifqinizamy.

Mengenai model perbantuan tersebut, apakah melalui penambahan TKD atau perluasan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerah, akan dibahas secara mendalam dalam rapat tersebut. “Seperti apa nanti model perbantuannya, apakah penambahan TKD, termasuk di dalamnya perluasan atau penambahan dana alokasi umum untuk sumber gaji PPPK daerahnya, dan seterusnya dan seterusnya, akan kami bahas dan formulasikan pada RDP dan RDPU,” tambahnya.

Prinsip utama dari digelarnya rapat ini adalah untuk memastikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tetap stabil di tengah berbagai tekanan ekonomi global yang sedang dihadapi. Rifqinizamy berharap kegiatan pemerintahan yang berjalan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.